Partai politik (parpol) koalisi pemerintah yang mendukung penundaan Pemilu 2024 dianggap sedang terpapar "virus" akibat tidak laku di berbagai survei.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, pada dasarnya wacana memundurkan pemilu bukan saja melanggar UU, namun hanya akan memicu pragmentasi dan polarisasi tajam di tengah masyarakat.
"Dan pada akhirnya akan memengaruhi hajat hidup orang banyak," ujar Satyo melansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/2).
Satyo pun memandang, parpol pendukung pemerintah saat ini sudah terbelah, di mana ada dua parpol besar secara tegas menolak penundaan pemilu dan akan berpegang pada konstitusi.
Di sisi lain, parpol koalisi lain, seperti PKB dan PAN malah mendukung penundaan pemilu.
"Parpol yang mendukung perpanjangan durasi pemilu atau menunda pemilu sebagian besar mungkin sedang terpapar 'virus' enggak percaya diri, seperti sedang menuju garis degradasi ataupun yang kurang laku di survei capres," tegasnya.
Jika benar demikian, maka patut disayangkan karena penundaan pemilu jelas-jelas melanggar konstitusi yang menyebutkan masa jabatan presiden maksimal dua periode.
"Alasan-alasan tersebut sangat disayangkan karena mengorbankan amanat UU, bahkan menyebabkan terjadinya risiko instabilitas politik," pungkas Satyo.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
