Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD perlu mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak ambigu atas isu penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.
- Terima Tantangan dari Kelompok Pemuda, Mahfud MD Singgung Menteri di Kabinet untuk Bersikap Netral
- Sama-sama Pernah Ditorpedo, Qodari Bandingkan Sikap Mahfud dengan Maruarar
- Jokowi Anggap Mahfud Mundur dari Kabinet Hal Biasa
Sebagai orang yang mengerti hukum di Kabinet Indonesia Maju yang sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD harus meyakinkan Presiden Jokowi bahwa penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden melanggar konstitusi.
"Kalau tak mampu yakinkan Jokowi, lebih mundur saja," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3).
Sabab, kata Ujang Komarudin, apabila Mahfud MD sebagai orang yang paham hukum di kabinet tidak bisa meluruskan jalan pikir Jokowi, maka Menko Polhukam patut dipertanyakan.
"Fungsi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan apa?" kata Ujang Komarudin.
Oleh karena itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai Mahfud MD tidak boleh membiarkan Jokowi mengacak-acak konstitusi.
"Jangan sampai presiden membegal konstitusi lalu dibiarkan saja. Harus diingatkan. Agar Presiden tak salah arah dan jalan," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun begitu, Jokowi menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu adalah bagian dari demokrasi.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
