Pembangunan Pelabuhan Paciran Dianggarkan Rp 50 Miliar, DPRD Jatim Minta Dishub Transparan

Pelabunan Paciran/ist
Pelabunan Paciran/ist

DPRD Jawa Timur meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim transparan dalam pembangunan pelabuhan di kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan.


Pasalnya, puluhan miliar anggaran yang dikucurkan itu dikhawatirkan tidak berdampak siginikan bagi pelayanan transportasi laut dan peningkatan perekonomian di Jawa Timur.

 Anggota komisi DPRD Jatim Khofidah meminta agar pembangunan pelabuhan di Pantai Utara (Pantura) Jatim itu benar-benar memperhatikan spesifikasi yang ditetapkan. Kualitas pembangunan itu harus diperhatikan, agar anggaran Rp 50 miliar yang digelontorkan Pemprov Jatim pada tahun 2022 tidak menjadi sia-sia.

“Setelah pembangunan selesai harapan baru layanan trasnportasi laut semakin tercukupi, pengelolaan pelabuhan yang transparan, meningkatnya perekonomian dan tetutama proses pembangunan mungutamakan kualitas,” katanya pada Kamis (11/5).

Menurut dia, dari penjabaran Dishub Jatim, pembangunan pelabuhan itu dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas, agar kapal berskala besar bisa bersandar.

“Pembangunan pelabuhan paciran dilakukan untuk menambah fasilitas agar kapal besar bisa bersandar,” tambah politisi PKB Jatim itu.

Seperti diketahui, dalam pengumuman tender Pemprov Jatim tahun 2022 disebutkan bahwa anggaran pembangunan pelabuhan Paciran pada tahun 2022 mencapai Rp 50.184.000.000,-.

Dari pengumuman di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Timur, diketahui, Dinas Perhubungan (Dishub) kembali membuka tender Pembangunan Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan dengan kode 48580015. Munculnya pengumuman proyek Pembangunan Pelabuhan Paciran Lamongan tersebut, tidak ada kejelasan alasannya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono tidak menjawab alasan pentingnya pembangunan pelabuhan Paciran Lamongan ini. Pertanyaan dari whatssap juga belum direspon.