Penyertaan Modal dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang pada rapat paripurna.
- DPRD Kota Malang Bakal Menginisiasi Perda Ekonomi Kreatif
- DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2023, Ini Beberapa Poinnya
- Fraksi DPRD Kabupaten Malang Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Dua Raperda
Hal itu disampaikan oleh Sudarman, saat membacakan pandangan umum seluruh di DPRD Kabupaten Malang terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran (TA) 2021 di Gedung DPRD Kabupaten Malang.
"Setelah mencermati apa yang telah disampaikan Bupati Malang pada rapat paripurna sebelumnya, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 103,06 persen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar Rp 669.361.940.836,91 atau sebesar 90,24 persen. Pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp 321.636.997.342 atau 102,88 persen. Retribusi daerah realisasi sebesar Rp 32.025.994.927 atau 92,55 persen. Kami mengapresiasi terlampauinya target pendapatan dengan capaian 103,06 persen tersebut," ujar Sudarman. Rabu (08/06)
Kemudian, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasi sebesar Rp 20.593.539.140,25 atau 102,62 persen. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp 295.105.409.427,66 atau 78,81persen. Penerimaan dari Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp 3.155.933.221.902 atau 104,38 persen. Penerimaan dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp 264.104.403.888,59 atau 130,23 persen. Namun, DPRD menilai pengelolaan BUMD yang belum bisa menyumbangkan banyak PAD untuk Kabupaten Malang.
"Melihat hal tersebut, Pemkab Malang seharusnya dapat mengukur seberapa besar kontribusi yang telah diberikan BUMD dalam menunjang PAD Kabupaten Malang. Apakah penentuan target pendapatan sudah sesuai dengan jumlah penyertaan modal yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang," tandasnya.
"Dengan tercapainya target pendapatan tersebut, mohon data rinci besaran penyertaan Modal dan kontribusi dari masing-masing BUMD? Penyertaan modal yang tidak berkontribusi positif terhadap Pendapatan Daerah perlu dievaluasi dengan serius, yakni kepada PDAM, PD Jasa Yasa, PT BPR Artha Kanjuruhan, serta PT Kigumas," Imbuh Sudarman.
- DPRD Kota Malang Bakal Menginisiasi Perda Ekonomi Kreatif
- DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2023, Ini Beberapa Poinnya
- Fraksi DPRD Kabupaten Malang Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Dua Raperda
