DPRD Malang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mengambil langkah serius untuk menindaklanjuti perihal kekosongan jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna penting yang menyoroti masa depan bangsa, dengan fokus utama pada pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pemberdayaan pemuda. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Malang ini juga membahas pencabutan dan perubahan peraturan daerah terkait administrasi kependudukan dan penetapan desa.

Aksi demontrasi menolak revisi RUU Pilkada di Malang berlangsung ricuh. Ribuan massa gabungan dari masyakarat sipil dan mahasiswa yang mengikuti aksi tersebut terlihat memanas dengan aparat polisi, Jumat (23/08).

DPRD Kabupaten Malang menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta Nota Keuangan' di Gedung DPRD Kabupaten Malang, pada Jumat (16/08).

DPRD Kabupaten Malang menggelar paripurna persetujuan bersama Bupati Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang bakal menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Kreatif (Ekraf). Perda Ekraf dianggap perlu sebagai payung hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif, agar bisa berkarya lebih optimal dalam usahanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji No.119, Kamis (28/03).

Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji No.119, Rabu (17/1). 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang sempat menolak anggaran miliaran renovasi Rumah Dinas Bupati Malang, namun Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang beralasan mendesak. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Malang. Diantara adalah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pemajuan kebudayaan daerah, Rabu (13/12) di Gedung DPRD, Jalan Panji No.119.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah atau janji Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD, Jalan Panji No.119, Rabu (13/12).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta dan mendesak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera mencabut izin restoran hingga karaoke yang diketahui terindikasi menyediakan fasilitas layaknya diskotek dan atau klub malam.

DPRD Kabupaten Malang menggelar sidang paripurna dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Indonesia di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (16/8).

DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun 2022, Senin (5/6). 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyebut tim Badan Anggaran (Banggar) pernah menggelar rapat berkali-kali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, usai anggaran makan dan minum (Mamin) sebesar Rp 35 Miliar di Pemkab Malang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan pendampingan Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi) saat pembahasan Monitoring Center Prevention (MCP) pada Bulan Februari tanggal 15 tahun 2022 lalu.