DPRD Malang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang bakal menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Kreatif (Ekraf). Perda Ekraf dianggap perlu sebagai payung hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif, agar bisa berkarya lebih optimal dalam usahanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji No.119, Kamis (28/03).

Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji No.119, Rabu (17/1). 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang sempat menolak anggaran miliaran renovasi Rumah Dinas Bupati Malang, namun Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang beralasan mendesak. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Malang. Diantara adalah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pemajuan kebudayaan daerah, Rabu (13/12) di Gedung DPRD, Jalan Panji No.119.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah atau janji Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD, Jalan Panji No.119, Rabu (13/12).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta dan mendesak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera mencabut izin restoran hingga karaoke yang diketahui terindikasi menyediakan fasilitas layaknya diskotek dan atau klub malam.

DPRD Kabupaten Malang menggelar sidang paripurna dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Indonesia di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (16/8).

DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun 2022, Senin (5/6). 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyebut tim Badan Anggaran (Banggar) pernah menggelar rapat berkali-kali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, usai anggaran makan dan minum (Mamin) sebesar Rp 35 Miliar di Pemkab Malang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan pendampingan Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi) saat pembahasan Monitoring Center Prevention (MCP) pada Bulan Februari tanggal 15 tahun 2022 lalu.

Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Malang, saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (15/3).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar Terhadap Ranperda APBD Tahun 2023 pada Rapat Paripurna di lantai 3 Gedung DPRD Kota Malang. Kamis (24/11)

DPRD Kabupaten Malang dan Bupati Malang H Sanusi tandatangani nota kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023 saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (15/11).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dan Wali Kota Malang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda) Kota Malang 2022.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkunjung ke Malang, Rabu (5/10). Salah satu agendanya meninjau tragedi maut di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang terjadi usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu (1/10) malam lalu.