Reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin (15/6) dinilai bukan untuk kepentingan rakyat. Melainkan cara untuk mengakomodir kepentingan politik semata.
- Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Jokowi Sulit Ditebak
- PPP Belum Diajak Ngobrol Jokowi Soal Reshuffle Kabinet
- Wacana Reshuffle Kabinet, Pengamat: Buntut Ketidaksukaan Jokowi terhadap Nasdem
Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, pandangan ini terlihat dari posisi menteri yang direshuffle. Pun dengan posisi wakil menteri yang diisi oleh orang-orang yang memang terkait dengan kepentingan politik Jokowi.
Di mana Menteri Perdagangan (Mendag) diisi oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas selaku Ketua Umum PAN dan Menteri ATR/BPN diisi oleh Hadi Tjahjanto selaku mantan Panglima TNI.
Lalu Wakil Menteri Ketenagakerjaan diisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, Wakil Menteri Dalam Negeri diisi oleh Wempi Wetipo, dan Wakil Menteri ATR/BPN diisi oleh Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni.
Semuanya hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan politik, kata Muslim.
"Kalau dilihat dari posisi para menteri yang direshuffle dan jabatan yang diisi oleh pejabat baru, ini sekadar mengakomodir kepentingan politik. Bukan untuk pasang menteri untuk kepentingan rakyat," ujar Muslim dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/6).
Karena, lanjut Koordinator Indonesia Bersatu ini, menteri-menteri yang sudah ada di Kabinet Indonesia Maju lainnya juga banyak diisi kepentingan politik tidak dicopot oleh Jokowi, seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
"Demikian juga Zulhas yang masuk di kabinet sebagai hadiah bagi PAN yang semula di luar koalisi dan masuk koalisi untuk perkuat posisi koalisi di DPR," pungkas Muslim.
- Ustaz Abdul Somad dan Habib Rizieq Dukung Anies-Muhaimin, Ini Analisa Pengamat
- Apakah Jokowi Berani 'Buang' Semua Menteri Asal PDIP dan Nasdem?
- Labrak Rocky Gerung, PDIP Disebut Partai Politik Perusak Demokrasi
