Usaha tempat hiburan malam (THM) crown Karaoke dan Bar di jalan Ry Ponorogo-Madiun KM 14 Krajan kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun disebut menabrak Perda 05 tahun 2015 serta Perpres No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- Pemerintah Kabupaten Madiun Mereview Perbup 2A Tahun 2021, Ini Penjelasannya
- Kejaksaan Dampingi Bapenda Kabupaten Madiun Tagih PBB-P2
- Kunjungi Alfamart, Pj Bupati Minta Produk Lokal UMKM Merambah di Luar Kabupaten Madiun
"Ini ijin kami, kita sudah OSS ini sudah ber NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) karaoke dan bar," ujar pemilik sekaligus pengelola Crown Yunan kepada Kantor Berita RMOLJatim, Senin (27/6).
Informasi yang diperoleh, tempat hiburan malam yang berdekatan dengan rumah sakit Dolopo tersebut sudah beroperasi sejak Maret 2022 lalu.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Agus Suyudi menjelaskan, munculnya NIB itu tidak serta merta pengusaha bisa menjalankan usahanya, karena ada komitmen yang harus dipenuhi jika akan beroperasional.
"Munculnya NIB itu tidak serta merta pengusaha bisa menjalankan usahanya, karena ada komitmen yang harus dipenuhi jika akan beroperasional," terang Agus.
Agus menambahkan, untuk minol, pengusaha harus memenuhi syarat-syarat yang ada di daerah yang diatur dalam Perda.
"Untuk crown cafe hingga kini belum ada kordinasi," tegas Agus.
Terkait pengusaha menabrak aturan perda dan perpres menurut pakar hukum Dr Wahyu Prijo Djatmiko, telah terjadi disharmonisasi hukum, Lex superior derogat legi inferior, asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior), yang terjadi di Madiun menurutnya pengusaha yang dimaksud sudah melanggar azas hukum dan azas kepatutan.
"Terkait ini ada dua azas yang dilanggar azas hukum dan azas kepatutan," tegasnya.
Dengan adanya terjadi pelanggaran, pria yang juga menjadi Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Perburuhan Indonesia ini meminta pemerintah setempat untuk mencabut ijin dan menghentikan operasional usaha tersebut.
"Pemerintah harus segera bertindak, ijinnya harua dicabut itu," pungkasnya.
Sekedar diketahui, isi dari Perda 05 tahun 2015 dan Perpres No.74 Th.2013, menegaskan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penjualan dan peredaran minuman beralkohol dalam rangka pengendalian dan pengawasan tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemerintah Kabupaten Madiun Mereview Perbup 2A Tahun 2021, Ini Penjelasannya
- Kejaksaan Dampingi Bapenda Kabupaten Madiun Tagih PBB-P2
- Kunjungi Alfamart, Pj Bupati Minta Produk Lokal UMKM Merambah di Luar Kabupaten Madiun