Berbagai upaya telah dan terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi.
- Sejumlah Elemen Masyarakat Sidoarjo Desak KPK Jemput Paksa Tersangka Bupati Gus Muhdlor
- KPK Limpahkan Berkas Eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suami Hasan Aminudin ke Lapas Porong
- Hari Ini Digelar Sidang Praperadilan Bupati Sidoarjo Melawan KPK
Menghadapi Pemilu 2024 ini, KPK sudah merangkum cara-cara jitu untuk mengantisipasi terjadinya money politic atau politik uang.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, KPK merangkum ada tiga cara jitu yang dijalankan untuk mencegah terjadinya money politic dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.
"Yang pertama kita bangun integritas partai politik," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/6).
Karena menurut Firli, dengan partai politik (Parpol) yang berintegritas, dipastikan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar ketentuan UU.
"Yang kedua, partai politik kita dukung, terkait dengan memberikan kajian saran tentang perbaikan sistem politik kita. Sistem politik kita harus kita jauhkan dari praktik-praktik yang ramah terhadap korupsi," kata Firli dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Yang ketiga, kata Firli, KPK juga berkomitmen mengajak dan menjaga parpol untuk membangun sistem yang tidak membuka celah dan peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
"Artinya, partai politik kita jadikan garda terdepan dalam rangka pemberantasan korupsi," pungkasnya. 
- Sejumlah Elemen Masyarakat Sidoarjo Desak KPK Jemput Paksa Tersangka Bupati Gus Muhdlor
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
