Pemerintah akan Naikkan Harga BBM, PKS: Lebih Baik Tunda Pembangunan Infrastruktur

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK/Net
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK/Net

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK bereaksi atas rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.


Menurut Amin AK, Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk menunda proyek infrastruktur yang tidak mendesak untuk menghemat anggaran, daripada menaikkan BBM.

“Kami sudah sarankan sejak awal, tunda dulu pembangunan infrastruktur yang belum mendesak, seperti pembangunan Ibukota Negara. Jangan memaksakan diri apalagi menggunakan APBN,” tegas Amin kepada wartawan, Jumat (19/8).

Diberitakan, Presiden Joko Widodo rencana mengumumkan kenaikan harga BBM pada pekan depan. Kenaikan ini bertujuan untuk menekan beban APBN yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah menyentuh angka Rp 520 triliun.

Menurut Amin AK, rencana kenaikan harga BBM ini seperti anomali dari ngototnya pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang seharusnya bisa ditunda.

Legislator dari Fraksi PKS juga menyoroti adanya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KJCB) yang tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dan justru memberikan beban yang begitu berat bagi APBN.

"Juga jangan muncul lagi kasus seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ujung-ujungnya melanggar janji Presiden untuk tidak menggunakan APBN dan terjadi pembengkakan biaya yang sangat besar," ujarnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Menurutnya, Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM yang menjadi beban rakyat kecil.

“Jangan sampai, akibat kebijakan pemerintah yang salah kaprah, rakyat lagi yang harus menanggung dampaknya,” tandasnya.