Pola pengentasan kemiskinan di Kota Malang menjadi pilot project (proyek percontohan) skala nasional dalam program Reformasi Birokrasi.
- Perumda Tirta Kanjuruhan Diduga Terapkan Sistem Setor Uang Fee 10 Persen di Setiap Proyek
- Wujudkan Kepedulian, Wali Kota Malang Berikan Apresiasi Tenaga Covid-19 hingga Para Atlet
- Tingkatkan Layanan Pendidikan, Bupati Sanusi Tinjau Sejumlah Sekolah Rusak di Malang
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengapresiasi hal tersebut, pasalnya Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada Kota Malang dalam pengembangan Reformasi Birokrasi untuk mempertajam perumusan perencanaan pembangunan.
"Dengan demikian, kualitas database kesejahteraan sosial yang terkoneksi ke Satu Data Malang dapat ditingkatkan. Sehingga nanti bisa sebagai penunjang pengentasan kemiskinan yang dibagi pakaikan kepada perangkat daerah," ujar H. Sutiaji. Senin (19/09)
Orang nomer satu di Kota Malang tersebut juga menjelaskan, bahwa ada dua kota dan tiga kabupaten lainnya dalam 3 provinsi di Indonesia, yang menjadi percontohan dalam Reformasi Birokrasi Tematik percepatan penanganan kemiskinan itu.
Selain itu, H. Sutiaji pun menerangkan, dalam program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dapat melakukan pendalaman, mengenai adanya kemiskinan yang sulit distimulus dengan bantuan permodalan.
"Bagi mereka yang lebih membutuhkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, maka muncul program Rantang Kasih," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan saat ini Pemerintah Pusat sedang menyusun pola Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Namun di Kota Malang dinilai evaluasi reformasi birokrasinya lebih tetap sasaran.
"Reformasi Birokrasi Tematik Kota Malang mengambil fokus pada penyusunan database kesejahteraan sosial yang berbasis by name, by address, by NIK dan by need (kebutuhan). Sehingga semua upaya penanganan Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Malang lebih tepat sasaran," terang Dwi Rahayu setelah melakukan pemaparan bersama Kementerian PAN-RB di Surabaya, pada Jumat (16/9) kemarin.
Untuk diketahui, Pemerintah Pusat telah menetapkan prioritas nasional dalam percepatan penanganan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia, dimana seluruh komponen baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diminta untuk melakukan aktivasi guna melaksanakan program tersebut.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Republik Indonesia pun mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu memunculkan Program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia.
Pejabat Kementerian PAN-RB yang membidangi Reformasi Birokrasi Tematik Agus Uji Hantara mengungkapkan, salah satu alasan kenapa Kementerian PAN-RB menunjuk provinsi/kabupaten/kota tersebut, karena nilai evaluasi reformasi birokrasinya bagus.
"Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, diharapkan dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.
- Pemkab Bondowoso Gencar Salurkan Bantuan Pangan, Pj Bupati: Tangani Kemiskinan, Kendalikan Inflasi!
- Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Cegah Pelaku Usaha Ultra Mikro Terjerat Rentenir, Gubernur Khofifah Serahkan Bansos dan Zakat Produktif di Bangkalan
- Menggugat Ketidakadilan Ekonomi
