Legislator DPRD Kota Surabaya yang disinyalir memanfaatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk kepentingan politik, rupanya mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
- Dukung BPRSU Perluas Akses Permodalan, Anas Karno: KSH Layak Dapat Apresiasi
- Wali Kota Eri Ungkap Alasan Bentuk Koordinator KSH di Setiap Bidang
- KSH Inovatif Diganjar Penghargaan Kader Surabaya Hebat Teladan oleh Pemkot
Selain mendapat kritik dari akademisi dan KSH, sejumlah anggota DPRD Surabaya lain juga turut merespons hal tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna berpendapat, semua anggota dewan bisa mengajak KSH untuk berwisata. Karena menurutnya, ada KSH yang merupakan kader partai politik.
"Akan tetapi yang tidak dibenarkan yaitu tidak boleh memaksa KSH untuk menggunakan atribut salah satu partai politik dan menamakan KSH milik salah satu partai saja. Karena nanti dianggapnya punya salah satu partai politik," kata Pertiwi Ayu Krishna dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (5/10).
Ayu tidak memungkiri jika ada KSH yang merupakan kader partai politik. Namun, kata dia, tidak seluruhnya KSH itu merupakan orang partai politik.
"Tidak kita pungkiri, KSH ada di beberapa orangnya partai politik, toh tidak bisa disamaratakan," jelasnya.
Menurut Ayu, dewan memang harus dekat dengan masyarakat. Sementara KSH sendiri dikatakannya juga berasal dari unsur masyarakat.
"KSH kan juga masyarakat, asalkan jangan dipaksa menggunakan atribut partai. Karena KSH sudah mempunyai identitas sendiri, yaitu seragam mereka," ujar Ayu.
Ia kembali mengatakan, jika siapapun boleh mengajak KSH untuk berwisata. Namun begitu, jangan sampai para KSH ini menggunakan atribut partai. "Tidak etis apabila dia menggunakan (atribut partai)," tambahnya.
Sementara Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz menyatakan, siapapun itu baik legislatif atau eksekutif jangan sampai memanfaatkan instrumen-instrumen pemerintah untuk kepentingan pribadi.
"Jadi ini saya katakan tidak elok, tidak etis, baik itu eksekutif maupun legislatif. Kalau itu adalah instrumen pemerintah ya sudah, jangan dikasih embel-embel yang lain," jelas Mahfudz.
Meski Mahfudz sendiri tak mengetahui kebenaran soal adanya anggota dewan yang memanfaatkan KSH, namun jika memang itu terjadi, maka dinilainya tidak etis.
"Saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi kalau memang iya ada seperti itu, ya tidak elok," pungkasnya. 
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Tiga Hari Dibuka, Pendaftar PPK di Surabaya Tembus Lima Ratus Lebih Orang
