Guna menjaga stabilitas harga di pasaran dan menguatkan konsumsi dalam negeri untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi global pemerintah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat dan para pelaku UMKM.
- Prabowo-Gibran Mampu Hadapi Krisis Global dan Tantangan Bonus Demografi di Era Disrupsi
- Hadapi Krisis Global, Kapolri Minta Jajarannya Terapkan Strategi Mitigasi
- G20 Bali Diharapkan Hasilkan Solusi Atasi Masalah Krisis Global dan Krisis Pangan
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan, strategi pemerintah sudah tepat dalam menyikapi gejolak global dengan menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat.
"Sangat setuju sekali mengingat memang ancaman utama berasal dari inflasi yang cukup tinggi," kata Nailul kepada wartawan, Jumat (7/10).
Menurutnya, solusi untuk bertahan dari badai ekonomi global adalah dengan menjaga daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam negeri.
"Jadi, memang solusinya adalah menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, karena PDB kita 50 persen dari konsumsi rumah tangga, ya sangat wajar sih kita fokus ke sana dan dukung fokus pemerintah soal itu," ujarnya.
Selain itu, pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah.
Meski demikian, Nailul menegaskan pentingnya keberpihakan pada dana bantuan sosial di tahun mendatang. hal itu dikarenakan tantangan ekonomi global diprediksi akan semakin berat ke depan.
"Harus diimbangi juga dengan alokasi bansos di APBN 2023 mendatang,” imbuhnya.
Nailul menegaskan strategi pemberian bansos oleh pemerintah akan sangat berguna dalam menjaga daya beli masyarakat.
"Nah bansos ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat yang membutuhkan. Setidaknya, dari dalam negeri harus dikuatkan terlebih dahulu,” katanya.
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
