KIB Umumkan Capres Jelang Pendaftaran, Tunggu Sikap PDIP?

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)/Net
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)/Net

Rencana Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk mengumumkan calon presiden menjelang pendaftaran secara resmi di KPU, September 2023 mendatang adalah bentuk kematangan dalam berpolitik.


Menurut pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, hal tersebut juga membuktikan kalau KIB masih membuka diri untuk partai lain jika ingin bergabung termasuk PDI Perjuangan.

Di sisi lain, kata Teguh, koalisi yang digawangi Golkar, PAN dan PPP ini sangat selektif untuk mengusung siapa calon presiden yang akan disajikan pada Pemilu 2024 mendatang

“KIB masih di antara partai pengusung masih berbeda pandangan, sehingga perlu komunikasi dan simulasi,” kata Teguh kepada wartawan, Kamis (13/10).

Di lain hal,  kata Teguh, KIB butuh waktu untuk menentukan calon mereka lantaran disebabkan oleh sejumlah hal. Antara lain, KIB belum memilik calon yang kuat dan masih menunggu PDIP mengumumkan calon presidennya.

“Saya kira, memang KIB tidak memiliki calon yang kuat menjadi sentral dari media darling, sehingga memang adanya mengambil pendekatan legalistik bahwa calon itu dicalonkan jelang pendaftaran,” ujarnya.

Jelang Pemilu 2024, kata Teguh, ada dua nama yang sudah mengemuka dicalonkan sebagai capres di antaranya, Prabowo Subianto dari Gerindra dan Anies Baswedan diusung Partai Nasdem. Kemudian, KIB maupun parpol lain sedang menunggu langkah dari PDIP.

“Saya yakin mereka masih nunggu PDIP, karena PDIP juga belum mengambil sikap, saya kira tidak ada pilihan kecuali menunggu sampai garis akhir,” imbuhnya. 

Kemudian tentang hasil survei yang mengangkat nama pasangan Ganjar-Airlangga, menurut dia masih ada ganjalan dari keduanya.

“Soal Ganjar, ini kan saling menyandera antara Ganjar-PDIP dan partai lain. Feeling saya Pak Ganjar tidak akan terlalu awal. Meski surveinya Ganjar-Airlangga tinggi, itu juga tidak jadi jaminan bagi Ganjar untuk mau diusung Golkar,” tutup Teguh dimuat Kantor Berita Politik RMOL.