Jelang pemilihan umum (Pemilu), dalam praktiknya pemilihan legislatif rentan terhadap upaya transaksional antara calon legislatif dan rakyat. Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengusulkan Pileg tertutup perlu dilaksanakan.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendaat, kasus politik uang memang banyak terjadi selama menerapkan Pileg terbuka yang merupakan realitas pemilihan umum di Indonesia.
"Hanya saja, tidak semua Caleg yang menggunakan money politic otomatis terpilih. Sebaliknya, banyak juga Caleg yang tidak menggunakan money politic tapi yang bersangkutan terpilih,” ucap Jamiluddin dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/10).
Oleh karena itu, kata Jamiluddin, tidak ada jaminan Caleg yang menggunakan money politik akan terpilih. Sebab, sebagian masyarakat sudah cerdas sehingga mereka menerima uang dari si caleg tapi tidak memilihnya.
"Kasus seperti itu sangat banyak, sehingga banyak Caleg yang mengeluarkan banyak uang tapi tidak terpilih yang akhirnya menjadi sedikit gila,” katanya.
Menurutnya, Pileg tertutup juga tidak bersih dari money politic. Sebab, dengan Pileg tertutup masing-masing Caleg berlomba-lomba mendapat nomor urut pertama, kedua dan ketiga.
"Untuk mendapatkan nomor urut cantik itu juga rentan money politic. Siapa yang berani bayar tinggi akan sangat berpeluang mendapat nomor cantik tersebut,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Jamiluddin, partai politik juga menjadi dominan dalam menetapkan Caleg untuk mendapatkan nomor cantik. Hal itu memberi ruang untuk kolusi, sehingga tidak selamanya yang mumpuni mendapat nomor cantik.
"Siapa yang dekat dengan petinggi partai yang kerap berpeluang mendapat cantik. Kolusi seperti ini juga sangat rentan terjadi saat menetapkan Caleg untuk mendapatkan nomor cantik,” katanya.
"Jadi, Pileg terbuka dan Pileg tertutup sama-sama rentan terjadinya money politik. Bahkan Pileg tertutup juga rentan terjadinya kolusi,” demikian Jamiluddin.
- KPK Tetap Proses Koruptor Meski sebagai Capres
- KPK: Money Politic Masih Berjalan karena Separuh Rakyat Indonesia Belum Sejahtera
- Pileg Tertutup untuk Menghindari Praktik Transaksional
