Fraksi Gerindra DPRD Jatim: R-APBD 2023 Harus Clear and Clean Sebelum Disahkan

ketua fraksi Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait/ist
ketua fraksi Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait/ist

Jelang laporan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2023, sejumlah fraksi di DPRD Jatim mulai bersuara untuk menjaga kondusivitas Jatim  menghadapi ancaman resesi global yang sudah diingatkan Presiden RI, Joko Widodo maupun Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.


Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Mohammad Fawait mengatakan, pihaknya tetap komitmen agar APBD ini tepat waktu dan tepat sasaran dalam melakukan pembangunan untuk masyarakat Jatim. 

Namun setelah R-APBD Jatim 2023 dibahas di komisi-komisi DPRD Jatim, anggota Fraksi Partai Gerindra yang tersebar diberbagai komisi dan banggar, kata Gus Fawait sapaan akrab Muhammad Fawait mereka memberikan masukan dan catatan penting sebagai bentuk komitmen Fraksi Partai Gerindra mengawal dan mendukung kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. 

"Dari anggota yang ada di Banggar menyatakan ada beberapa hal yang bisa membahayakan Gubernur Jatim akibat kurang menyadari atas apa yang dilakukan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Jatim dalam merancang APBD Jatim 2023," kata Gus Fawait saat dikonfirmasi Sabtu (5/11/2022).   

Diantaranya, kata Fawait adanya dana transfer dari pusat untuk provinsi Jatim senilai Rp.1,5 triliun yang patut disyukuri. Sayangnya proses transfer yang dilakukan pada 29 September 2022 atau sebelum Nota Keuangan Gubernur terhadap APBD Jatim 2023 dibacakan. 

"Pertanyaan kami dari hasil kajian, kenapa dana transfer itu tidak dimasukkan dalam R-APBD sehingga bisa dilakukan pembahasan di masing-masing komisi. Sampai saat ini kami tidak tahu dana transfer itu dimasukkan di komisi apa ? karena memang tidak ada di RKA." ungkapnya. 

Ia mengakui, tidak dimasukkannya dana transfer yang nilainya sangat besar dalam pembahasan APBD Jatim sesuai dengan tahapan yang harus dilalui sesuai aturan itu sama halnya menyinggung bahkan menghilangkan fungsi budgeting dari DPRD.  

"Temuan ini bagi Fraksi Partai Gerindra akan menjadi sebuah pertimbangan sebelum kami memberika pandangan akhir fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2023," ungkap anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

"Kalau itu memang membahayakan bagi Gubernur, Gerindra tidak akan segan-segan menolak. Tapi kalau masih bisa ditoleransi dan tidak membahayakan gubernur dan masyarakat Jatim, maka Fraksi Partai Gerindra akan mendukung. Prinsip, lebih baik kita ngasih obat daripada racun, meskipun pahit tapi itu menyehatkan," imbuhnya.