APBD Jawa Timur 2023 akhirnya disahkan pada tanggal 10 Nopember. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Akhmad Iskandar, Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Wakil Ketua lainnya, yakni Anik Maslachah dan Sahat Tua Simanjuntak.
- P-APBD Jatim 2024 Disahkan, Pj Gubernur Adhy Pastikan Peningkatan Program Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi
- Bacakan Replik Kasus Sahat Tua P Simandjuntak, JPU KPK Pastikan Sesuai Tuntutan
- Sidang Suap Pokmas, KPK Hadirkan Ketua DPRD Jatim Kusnadi Hingga Sahat Tua Simandjuntak Sebagai Saksi
Sedangkan dari pihak eksekutif, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Sekdaprop Jatim Adhy Karyono akhirnya menetapkan dan mengesahkan RAPBD Jatim 2023 menjadi APBD Jatim 2023, Kamis (10/11/22).
Dalam rapat Paripurna yang berlangsung tadi, semua 9 Fraksi menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD 2023 menjadi APBD Jatim 2023 meski memberikan catatan catatan untuk di perhatikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Bahkan Fraksi Gerindra yang dalam pembahasan memberikan kritikan yang tajam termasuk mewarnai dengan melakukan aksi walk out yang dilakukan salah safu anggotanya, Rohani Siswanto, akhirnya juga menyatakan menerima meski memberikan beberapa catatan tajam di pendapat akhirnya.
"Meski menerima fraksinya memberikan beberapa catatan keras kepada Pemprop Jatim terhadap APBD Jatim 2023. Sehingga meski menerima pihaknya tetap memberikan pengkritisan," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim M. Fawait.
Menurut Gus Fawait sapaan akrab M. Fawait, ada beberapa pertimbangan yang membuat pihaknya memutuskan untuk menerima RAPBD Jatim 2023 menjadi APBD Jatim 2023.
Pertama dilakukan semata mata ingin membantu Gubernur jangan sampai program yang dilakukan Gubernur untuk masyarakat Jatim menjadi terganggun dengan penenolakan yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra.
Yang Kedua lanjutnya agar persoalan krisis ekonomi global yang diprediksi ditahun 2023, akan membuat beban masyarakat Jatim semakin berat dengan sikap Fraksi Gerindra yang akan melakukan penghambatan di APBD Jatim 2023.
"Intinya kami tidak mau, sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Sehingga banyak beberapa point yang kita tolak karena tidak sesuai aturan," jelasnya.
"Gubernur harus kita jaga masyarajak kita jaga dan tim anggaran pemprop Jatim kedepan harus belajar lagi meneliti levih baik dan menyusun anggaran dengan pas. Sehingga dalam penyusunan anggaran tidak menimbulkan permasalahan seperti saat ini," lanjut pria yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN).
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutanya menyampaikan banyak terima kasih atas sinergitas dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan DPRD Jatim sehingga pembahasan Raperda APBD Jatim 2023 bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu serta mempedomani peraturan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara DPRD Jatim dan jajaran eksekutif terhadap Raperda APBD Jatim 2023 maka kata Khofifah dapat disampaikan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp.29.299.004.328.593 yang berasal dari PAD Rp.18.617.581.813.593, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kemudian untuk belanja daerah, lanjut Khofifah sebesar Rp.30.570.972.211.593 yang akan dipergunakan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer sehingga diperkirakan terdapat deefisit sebesar Rp.1.271.967.883.000, yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah.
"Pembiayaan daerah R-APBD Jatim 2023 diproyeksikan Rp.1.271.967.883.000 berasal penerimaan pembiayaan dari Silpa TA 2022 sebesar Rp.1.908.850.350.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp,636.882.467.000, sehingga Silpa R-APBD 2023 adalah nol," pungkas Khofifah.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Nasib Gibran Terancam Pasca Jokowi Lengser Gegara Fufufafa
- Geger! Ibu Muda Ditemukan Tewas Terjatuh dari Lantai 6 Lippo Plaza Jember
- Deep Talks Soal Kepala Daerah Idaman di Unair, Khofifah Tekankan Transformational Leader
