Penyelengaraan Pemilihan Umum yang baik tak hanya berada di pundak KPU maupun Bawaslu. Tapi juga ada peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga netralitasnya.
- ASN Pemkab Probolinggo Yang Bolos Bakal Disanksi Tegas, Ini Kata Pj Bupati Probolinggo
- Pemkot Surabaya Bakal Buka 2.789 Formasi di Rekrutmen ASN 2024, Ada PPPK hingga CPNS!
- Bawaslu Akan Panggil Pejabat di Kota Madiun Karena Unggah Status Capres Paslon di Status Whatsapp Pribadi
Karena itu, netralitas ASN akan menjadi ujung tombak bagi penyelenggaran pemilihan umum yang baik dan adil.
Hal itu disampaikan Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Damayanti Tyastianti, dalam acara webinar bertajuk "Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024", Selasa (31/1).
“Sebenarnya netralitas ASN itu adalah refleksi atas penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil,” kata Damayanti.
Menurutnya, netralitas ASN yang dijaga dengan baik akan membuat birokrasi keuangan dan kewenangan tidak bisa dimanipulasi untuk kepentingan salah satu pihak. Karena ini bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat.
“Jadi di sini dampaknya adalah kepercayaan publik dan legitimasi akan terganggu kalau ASN-nya tidak netral,” tutupnya. 
- Indeks Risiko Bencana di Jatim Terus Menurun Selama 5 Tahun Terakhir
- Maju Calon Bupati Banyuwangi 2024, Kader Gerindra Daftar Lewat PDIP dan PKB
- Bali United Bantai Persebaya di Hadapan Bonek
