Proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus mendapat sorotan. Sejak diinisiasi Presiden Joko Widodo, proyek ini sudah menunjukkan sederet masalah.
- Periksa Dirut PT KCIC, KPK Buka Kemungkinan Dalami Kasus Dugaan Suap Proyek Kereta Cepat
- APBN jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat Bukan Solusi
- Bengkak Utang Kereta Cepat Jokowi Bukti Program Infrastruktur dan Transportasi Pemerintah Grasa-grusu
Ternyata persoalan KCJB sudah diwanti-wanti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak tujuh tahun lalu melalui video yang diunggah melalui kanal YouTube resminya.
"Itu angka yang tak sedikit. Meski katakanlah nanti tak diambil dari APBN, tapi itu hakekatnya pakai uang rakyat," kata SBY seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/5).
Omongan SBY terbukti benar. Dana KCJB terus membengkak. Belakangan, China ngotot minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB. China juga hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen.
"Oleh karena itu, rakyat tidak salah kalau peduli, ingin bertanya dan penasaran karena sekali lagi biayanya besar sekali," tegas Dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Belajar dari pengalamannya selama 10 tahun memimpin Indonesia masalah pembangunan infrastruktur memang seringkali tak bisa berjalan secara lancar.
Namun pemerintah harus mendengar suara pro kontra itu dan memberi penjelasan dengan gamblang mengenai seluk beluk proyek ini. Sepanjang pemerintah bisa menjelaskan ke rakyatnya, maka sekencang apapun pro kontra yang ada pasti bisa dihadapi.
"Kalau tidak ada penjelasan, yang pasti akan begini (pro kontra) terus dan itu tidak baik," demikian SBY.
- Prabowo Temui SBY Pertama Pasca Menang Versi Quick Count, Demokrat Dinilai Berperan Besar Kawal Suara
- Apresiasi Kerja Demokrat Kawal Suara Jatim, Prabowo Temui SBY
- Program Hilirisasi Jokowi Warisan SBY, Kini akan Dilanjutkan Prabowo
