Berbagai polemik yang terjadi di pemerintah kabupaten (Pemkab) Bondowoso ditanggapi oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bondowoso, Minggu (7/5).
- Angka Kecelakaan Di Jember Meningkat, Rata-Rata Korban Meninggal Dunia
- Ribuan Masyarakat Antusias Ikuti Jalan Sehat dan Pasar Murah di Bakorwil Malang, Gubernur Khofifah: Titik Pamungkas Rangkaian Hari Jadi Ke-78 Pemprov Jatim
- Tiga Kali Berturut-Turut, BPSDM Jatim Terima Penghargaan LAN RI Sebagai Lembaga Diklat Terbaik Nasional
Sejumlah aktivis PC PMII Bondowoso melakukan Kegiatan Orasi Publik pada hari di Alun-alun Bondowoso saat Car Free Day di depan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
Kegiatan tersebut mengangkat beberapa isu lokal di Kabupaten Bondowoso. Mulai dari dugaan jual beli jabatan, permasalahan infrastruktur, naiknya angka kemiskinan dan eksplorasi tambang panas bumi di Ijen.
Pada kesempatan ini, PMII Bondowoso juga mengajak seluruh masyarakat umum khususnya petani, pedagang dan buruh untuk bersama-sama melakukan orasi publik.
"Tujuan dilakukannya orasi Publik ini adalah untuk mengingatkan pemerintah akan komitmennya dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Bondowoso yang masih belum terasa signifikan," ungkap Aqbil Rizqur Rahman, kordinator lapangan orasi dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Aqbil juga mempertanyakan mengenai progres pembangunan yang dipimpin oleh Bupati Salwa selama 5 tahun masa jabatannya.
"Kami mengangkat tema mempertanyakan Bondowoso Melesat merupakan bagian dari bentuk kritik kami terhadap pembangunan daerah yang seharusnya mulai dirasa progresifitas kinerjanya, namun kami rasa masih cukup jauh dari kata melesat yang dijabarkan dalam visi misi Bupati Bondowoso," terangnya.
Lebih lanjut Aqbil menerangkan dalam orasinya, penegak hukum di Kabupaten Bondowoso harus tegak lurus dalam mengurai dan menegakkan kasus-kasus hukum di Bondowoso.
"Jangan sering hilang di tengah jalan, permasalahan hukum di Bondowoso. Sehingga menimbulkan tanda tanya kepada APH dalam menegakkan kasus hukum di Bondowoso," tuturnya.
Selain itu, Aqbil juga menyinggung permasalahan data kemiskinan yang tiap tahun mengalami kenaikan. Tahun 2019 hingga 2021 angka kemiskinan di Bondowoso terus meningkat mulai dari prosentase 13,33% hingga 14,73%.
Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Bondowoso angka kemiskinan mengalami kenaikan mulai tahun 2020 hingga 2021.
"Bupati Bondowoso haruslah melakukan kinerja yang maksimal, karena diakui atau tidak. Mandiri ekonomi yang dicanangkan dalam visi misinya masih jauh dari harapan," ungkap Korlap Orasi Publik tersebut.
Lebih lanjut, ia juga menyarankan agar pemerintah Kabupaten Bondowoso meninjau ulang terkait adanya perusahaan tambang energi panas bumi yang berada di Ijen.
"Kami meminta pemkab dan DPRD Bondowoso meninjau ulang terkait adanya perusahaan tambang energi panas bumi di Bondowoso yaitu PT Medco Cahaya Geothermal, mengingat keberadaan perusahaan tersebut sampai detik ini sangat tidak berdampak positif bagi masyarakat sekitar atau bondowoso pada umumnya," urai mahasiswa Politeknik Negeri Jember Kampus Bondowoso itu.
Dirinya menyebut, pemkab harus jeli terhadap dampak negatif ketika ekpolarasi tersebut dilaksanakan, semisal fasilitas umum di sana yang tidak diperhatikan seperti sekolahan, rumah sakit, jalan dan fasilitas peribadatan
"Kita tahu masyarakat sekitar sangat lemah secara ekonomi, pendidikan dan pertanian pada khususnya yang menjadi mata pencaharian masyarakat di daerah Ijen," tambahnya.
Pemerintah sudah seharusnya melaksanakan kegiatan yang berdampak positif dan berpihak pada masyarakat sekitar.
Oleh sebab itu, kami mendorong pemerintah untuk meninjau ulang adanya PT Medco Cahaya Geothermal tersebut," pungkasnya.
- Gelar Unjuk Rasa, Begini Tuntutan PMII Bondowoso
- Pilkades Serentak Sehari Lagi, PMII Bondowoso Ajak Kader Kampanyekan Pilkades Damai
