Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi menyaluran bansos.
- BRiM 08 Deklarasi Dukung Risma Jadi Gubernur Jatim
- Elektabilitas Tertinggal Jauh dari Khofifah-Emil, Begini Tanggapan Risma-Gus Hans
- Risma Ziarah ke Makam Kyai Ageng Basyariyah Sewulan Madiun
Namun demikian pihaknya mendukung upaya pengungkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya tidak mengetahui kejadian ini. Karena itu ketika media menanyakan ke saya. Saya sampaikan tidak tahu. Tapi saya mendukung KPK dan tidak akan intervensi," kata Risma sapaan Mensos dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (26/5).
Risma menambahkan KPK melakukan penggeledahan di kantornya dan membawa bukti baru dalam dugaan korupsi penyaluran bansos yang diduga terjadi pada tahun 2020 sd 2021.
Dalam menjalankan tugasnya mantan Wali Kota Surabaya ini menyampaikan dirinya mengikuti arahan Presiden Jokowi yaitu bansosnya tidak berupa barang.
Kalau ada bansos yang berupa barang Mensos Risma menyatakan bukan berasal dari pihak Kementrian Sosial (Kemensos).
"Dalam menjalankan tugas sejak awal menjabat saya melaksanakan arahan bapak presiden yaitu bukan barang. Kalau ada yang beruba barang itu dari pihak lain bukan kita," ungkapnya.
Bahkan Mensos Risma mengaku diminta untuk menyalurkan bansos minyak goreng saat harga melambung. Namun pihaknya tetap menolak.
"Kemarin waktu minyak goreng kita diminta untuk bantu salurkan tapi saya tidak mau karena saya tetap berpegang pada arahan presiden," jelasnya
Terkait dengan pejabat yang mungkin terlibat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku telah memutasi pejabat yang diduga terlibat penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020.
Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.
"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini. Itu saja,” tegasnya.
Risma pun memastikan, para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan dinon-job-kan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini.
"Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah,” tandasnya.
Langkah mutasi yang diambil Risma juga untuk mempermudah pihak Inspektorat Kemensos dalam proses pengawasan.
"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa. Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," ungkap Risma.
Mensos Risma juga menyampaikan pejabat yang saat ini menjalankan tugasnya adalah pejabat baru semua dan tidak ada yang terlibat.
Mereka menurut Risma adalah orang orang yang baik dan punya komitmen besar membantu kerja kemensos dalam menangani berbagai persoalan sosial masyarakat.
"Para pejabat ini semuanya baru. Dan mereka tidak ada yang terlibat dalam kasus ini. Selalin juga ini kasus lama," lanjutnya.
Terakhir Risma juga menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan terus bekerja untuk membantu masyarakat.
Sementara kasus yang tengah ditangani KPK pihaknya tidak akan mencampuri atau mengintervensi.
Risma memastikan seluruh layanan untuk masyarakat akan terus berjalan dan tidak terganggu.
"Saya tidak akan intevensi biarlah KPK bekerja. Dan kita akan tetap bekerja untuk rakyat," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Bakal Jerat Hukuman Mati Bagi Koruptor APD Covid-19
- Dalami Kasus Dana Hibah DPRD Jatim, KPK Geledah Sejumlah Tempat Di Bangkalan
- Pemkot Surabaya Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila, PJs Wali Kota Restu Berharap Masyarakat Teladani Nilai-Nilai Kemanusiaan