Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi, Selasa (13/6).
- Bacakan Duplik, Sahat Tua P Simandjuntak Kembali Bantah Terima Suap Rp39,5 Miliar
- Sidang Sahat di Kasus Dana Hibah Pokir Jatim, Jaksa Hadirkan Kepala Bapenda dan Kepala BPKAD Sebagai Saksi
- Sidang Sahat di Kasus Dana Hibah Pokir Jatim, Jaksa KPK Hadirkan Dua Saksi
Kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun saksi yang dihadirkan tersebut berjumlah 8 orang, mulai dari 2 eksekutif dan 6 legislatif.
Untuk dua eksekutif diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Adhy Karyono dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Jatim, Andi Fajar Cahyono.
Sedangkan 6 Legislatif meliputi Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, anggota DPRD Jatim, Ahmad Iskandar, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Abdul Halim, anggota DPRD Jatim, Suyatmo Priasmoro, A. Ahmad Silahudin dan Mochammad Reno Zulkarnaen.
Dalam persidangan ini Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan meminta agar pemeriksaan saksi tidak dilakukan secara bersamaan.
Tetapi dilakukan dengan sendiri-sendiri. Hal ini agar dapat mengungkap kebenaran dari kasus tersebut.
"Periksa satu-satu supaya tidak mempengaruhi saksi lainnya," tegas Ketua Majelis Hakim, I Dewa Gede Suardita dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (13/6).
Alhasil tujuh saksi yang awalnya duduk berdampingan selain Ketua DPRD Jatim, Kusnadi terpaksa harus keluar dari ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya.
Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan saksi Kusnadi masih sedang berlangsung.
Majelis Hakim secara bergantin menghujani Kusnadi dengan berbagai pertanyaan seputar peran dan tupoksi anggota DPRD Jatim dalam keterlibatannya pada dana hibah pokmas pokir.
Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.
Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.
Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.
Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.
Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.
Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.
"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.
Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.
Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.
Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.
Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.
Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.
Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.
- Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pilkada Surabaya 2024 Capai Rp114,551 Miliar
- Serahkan Dana Hibah Pilkada 2024, Bupati Kediri Berharap Terjadi Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- Hak Politik Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Dicabut Selama 4 Tahun, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
