Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik mengunjungi Malang dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi dan netralitas ASN di Lingkungan Pemkab Malang.
- Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
- 4 Tersangka Perampokan di Malang Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
- Dinas PUBM Kabupaten Malang Bakal Benahi Jembatan Ambrol di Dau Tahun 2024 ini
Dalam kunjungannya, Akmal Malik menilai kinerja Pemkab Malang sudah bagus, bahkan ada peningkatan. Hal itu hasil dari evaluasi secara keseluruhan.
"Secara umum, kinerja Kabupaten Malang itu bagus, meningkat dengan baik. Evaluasi ini merupakan Program Kemendagri RI untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indonesia," ujar Akmal Malik di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (14/7).
Ia menyampaikan, di Jawa Timur hanya ada lima Kabupaten atau Kota yang didatangi secara langsung. Yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang.
"Yang kami evaluasi, untuk pemerintah provinsi ada kurang lebih 114 parameter yang kami ukur. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten, ada kurang lebih 126 parameter," ujarnya.
"Secara khusus, kami memberi apresiasi pada Kabupaten Malang dalam hal peningkatan jumlah UMKM. Di tahun 2023, jumlah UMKM di Kabupaten Malang meningkat sebanyak 81,57 persen. Ini luar biasa. Meski ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan. Seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, sebagai penggerak roda pembangunan, Pemka. Malang menyadari sepenuhnya masih banyak aspek yang perlu untuk dimaksimalkan.
"Maka dari itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yang telah memberikan atensi lebih terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Malang," ungkapnya.
Menurut Sanusi, evaluasi sangatlah penting dan sangat membantu Pemkab Malang, dalam mengimplementasikan prinsip otonomi daerah yang baik. Sekaligus, menjadi nahkoda pembangunan daerah untuk memajukan Kabupaten Malang.
"Lebih dari itu, momentum seperti ini juga menjadi wadah komunikasi yang strategis untuk bertukar informasi dan berbagi pengalaman terkait strategi, yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik secara keseluruhan," pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan itu jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, Sekda, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Malang, Asisten Pemerintah Kabupaten Malang hingga camat se-Kabupaten Malang. 
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
- PDIP Beri Sinyal Berkoalisi Dukung Khofifah di Pilgub Jatim 2024
- KPU Jember Terima Berkas 638 Calon PPK, Ratusan Peserta Gugur
