Fenty, guru honorer yang berasal dari kecamatan Megaluh, kabupaten Jombang mengeluhkan kesejahterannya tak kunjung membaik.
- Gatot Supriyadi Siap Fasilitasi Aspirasi Warga Mojokerto
- Hindari Kebocoran, Hidayat Usulkan Distribusi Pupuk Subsidi Gunakan KUD
- Heri Poniman Serap Aspirasi Warga Kota Probolinggo
Menurut dia, selama puluhan tahun mengajar di SD, gajinya masih sangat minim, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disatu sisi, beban kerja yang diterima dengan guru yang berstatus PNS pun sama.
“Saya bekerja sebagai guru honorer di SD Megaluh. Nasib guru honorer pada tahun ini gus, tolong diperjuangkan lagi. Sedangkan guru negeri kesejahteraannya sudah mencukupi. Tetapi kami guru honorer kurang perhatian dari pemerintah,” katanya saat menghadiri reses ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur Achmad Silahudin di kantor PC Ansor Jombang pada Sabtu (15/7/2023).
Selain kesejahteraan yang tak kunjung membaik, Fenty juga was-was dengan nasib mereka pada masa mendatang. Pasalnya, dia mendengar ada aturan dari pemerintah yang menyatakan akan menghapus pegawai honorer.
“Kami meminta agar diperjuangkan nasib kami gus (Ahmad Silahudin),” tambahnya.
Selain mengeluhkan soal nasib tenaga honorer, beberapa peserta reses yang hadir juga mengeluhkan berbagai macam persoalan lainnya. Salah satunya adalah Mohammad Adhar dari kecamatan Kesamben. Dia meminta agar sungai di wilayahnya di normalisisasi agar tidak banjir, ketika musim penghujan.
“Di daerah kami ada sungai yang selama 18 tahun belum pernah dinormalisasi. Terakhir tahun 1996. Kami berharap gus Adi (Achmad Silahudin) sebagai anggota DPRD provinsi supaya bisa membantu,” tandasnya.
Menanggapi keluhan itu, Achmad Silahudin mengaku akan memperjuangkan nasib guru honorer dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Jatim.
Menurut dia, beberapa waku lalu, pihaknya sudah merancang Raperda untuk memberikan semacam jaminan atau uang tali asih kepada tenaga honorer di Jatim. Dia berjanji, akan berjuang supaya nasib guru honorer bisa membaik kedepan.
“Jadi kami sudah pernah merancang aturan itu, tetapi waktu itu belum sampai selesai. Mudah-mudahan kedepan semua akan membaik dan bisa kami perjuangkan. Saya juga akan berkoordinasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat supaya ada solusi,” kata anggota DPRD Jatim dari Dapil Jombang-Mojokerto itu.
Sementara itu, soal usulan normalisasi sungai, pihaknya meminta agar aparat desa setempat segera membuat usulan tertulis agar segera disampaikan ke Pemprov Jatim maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
“Secepatnya disampaikan usulan itu secara resmi, kami segera mengusulkan supaya secepatnya ditindaklanjuti,” tandasnya.
Dari pantauan, acara reses tersebut berjalan cukup meriah. Ratusan warga yang hadir mengaku senang karena beberapa usulan yang sudah disampaikan sudah ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim dan Pemkab Jombang.
Achmad Silahudin menjelaskan, selama ini, atas kerjasama dari Pemprov Jatim dan Pemkab Jombang, beberapa pembangunan penting di Jombang sudah dilakukan. Salah satunya adalah jembatan Ploso dan jalan penghubung di Jombang-Mojokerto melalui kecamatan Ploso dan Gedek berhasil dirampungkan.
“Karena sudah ada jalan yang bagus, jadi masyarakat yang akan ke Mojokerto sudah bisa lewat jalur itu dan lebih cepat,” tandasnya.
- Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
- Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim
