Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur berkomitmen membantu Pemprov untuk meningkatkan potensi Pandapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu diperlukan meningkatkan anggaran pembangunan, agar kemiskinan di Jatim bisa ditekan.
- Apresiasi Khofifah Kemiskinan Di Jatim Turun, Ketua Gerindra Jatim: Ini Momentum Berlari Kencang
Hal itu dikatakan oleh ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait pada Selasa (1/8).
"Sehingga bisa menguatkan APBD Jawa Timur dengan harapan bisa membantu pengentasan kemiskinan lebih kuat lagi," jelasnya.
Dia mengatakan, ada pos-pos anggaran dikalkulasi kembali untuk membantu pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
"Contohnya belanja pegawai dimana menghabiskan anggaran Rp 1 Triliun. Belanja pegawai ini paling gampang dihitung," terangnya.
Besarnya belanja pegawai tersebut, kata gus Fawait, bisa dikritisi dan dialihkan untuk belanja lainnya.
"Efisiensi-efisiensi lainnya bisa dimaksimalkan untuk membantu pengentasan kemiskinan," tandasnya
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini mengatakan fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
"Sesuai arahan ketum partai Gerindra pak Prabowo Subianto, Jawa Timur sudah banyak penghargaan dengan capaian yang melebihi nasional. Dari capaian kesuksesan tersebut pereknomian Jawa Timur selalu melebihi tingkat nasional. Namun, ada pekerjaan rumah yang perlu digarap yaitu angka kemiskinan," jelasnya.
Dalam rapat banggar, lanjut Fawait, pihaknya menyampaikan akan membantu gubernur dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
"Dalam belanja daerah berbeda strategi dengan cara untuk pengentasan kemiskinan. Ini perlu dibedakan terlebih dahulu. Mana kebijakan untuk peningkatan ekonomi dan mana untuk pengentasan kemiskinan. Ini beda cara yang harus dilakukan Pemprov," jelasnya.
Pria yang akrab dipanggil Gus Fawait ini mengatakan dalam pengentasan kemiskinan, perlu sebuah kekuatan belanja yang kuat yang perlu dilakukan Pemprob.
"Kami mencermati pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dimana salah satu sumber terbesarnya adalah pajak daerah," jelasnya.
Pajak daerah itu, sambung Gus Fawait, terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan lainnya.
"Di dalam penghitungan pajak daerah, pihaknya menyoroti target eksekutif dianggap masih target pesimis. Kenapa pesimis, karena target pendapatan asli daerah di tahun 2024 hampir sama dengan tahun 2023,"jelasnya.
"Semua tahu,sambungnya dalam rancangan KUA-PPAS,target pajak daerah dikisaran 15 Trilyun lebih." Sebelumnya disampaikan ada penambahan Rp 16 Trilun lebih dimana jumlah tersebut hampir sama di target pajak pendapatan di tahun 2023," sambungnya.
Tentunya, kata Fawait, menurutnya target tersebut disebut target pesimis. Alasannya, dengan adanya pemulihan ekonomi nasional, Gaikindo(Gabungan Industi Kendaraan Bermotor Indonesia) merevisi target dimana awalnya merevisi ada 975 ribu kendaraan terjual secara nasional di tahun 2023 direvisi penjualan kendaraan mencapai 1 juta lebih.
"Ditahun 2023 saja sudah ada perbaikan dengan target tersebut, dan tentunya di tahun 2024 akan lebih jauh besar lagi targetnya," jelasnya.
Perputaran uang ditahun 2024, lanjut gus Fawait, pihaknya yakin akan lebih besar dibandingkan ditahun 2023 ini.
"Semua tahu di tahun 2024 mendatang ada Pemilu baik pileg, pilpres maupun pilkada. Disitu tentunya perputaran uang akan lebih besar. Tentunya pertumbuhan ekonomi akan naik dan kemampuan daya beli masyarakat meningkat. Ini sangat potensi pajak daerah untuk didapat," sambungnya.
Oleh sebab itu, lanjut Gus Fawait, pihaknya berkomitmen akan membantu gubernur agar bisa mendapatkan potensi pendapatan pajak daerah untuk dioptimalkan.
- Maju di Pilgub Jatim 2024, Khofifah Merasa Nyaman Berpasangan Emil Dardak
- Ketua Demokrat Banyuwangi Jajaki Koalisi Pinang Posisi Cawabup dari PKB
- Minimarket Vs Warung Kelontong Madura, Kekhawatiran yang Berlebihan!
