Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi tengah fokus melakukan pengawalan terhadap Pansus Raperda PUG (Pengarusutamaan Gender) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
- Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Tanam Seribuan Bibit di Lereng Argopuro
- Bahagia Bersama Melalui Olahraga, Pemkot Kediri Gelar Fun Bike
- Temui Bupati Salwa, Jajaran Kyai dan Ulama Bondowoso Dukung Langkah Hukum di Mapolres
Bentuk pengawalan yang dilakukan, mulai dari proses pembahasan kedua pansus tersebut. Secara umum draf Raperda PUG dalam waktu yang tak lama lagi bakal rampung.
Sebab, anggota dewan dari Komisi III dan IV bersama eksekutif usai melakukan rapat bersama melakukan pembahasan, dengan mendatangkan sejumlah OPD.
Ketua Bapemperda, Sofiandi Susiadi, mengatakan Raperda PUG ini sebetulnya bersifat mandatory dari perundang undangan di atasnya.
Yakni, Permendagri 67/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 15/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
Banyuwangi, kata dia, harus punya payung hukum yang mengatur tentang PUG, sebagai standarisasi pengarusutamaan gender di kalangan penyelenggara pemerintah utamanya.
“Jadi begitu nanti ada acuan baku, baik itu tim teknis maupun kelompok-kelompok yang sudah terbentuk secara fungsional untuk analisis pengarusutamaan gender.
Jadi bagaimana peran perempuan dan laki-laki itu setara - sama untuk urusan partisipasi pembangunan di Banyuwangi, mulai dari perencanaan sampai proses evaluasi sampai dengan pertanggungjawaban,” papar politisi Golkar ini, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (11/8).
Dengan begitu nantinya akan dapat diketahui apabila ada OPD/SKPD mana yang belum memenuhi kriteria dalam ketentuan PUG ini.
Harapannya, Banyuwangi dapat segera memiliki payung hukum, sehingga ada anggaran untuk kasus gender. Mulai dalam dokumen rencana pembangunan tahunan, jangka menengah atau jangka panjang dalam APBD, rencana kerja.
“Kalau bisa support nanti di Perbupnya itu alokasi DD-ADD, jadi ditingkat desa itu sudah ada keberpihakan anggaran yang berbasis gender. Jadi ruang gerak dan kesempatan yang sama bagi perempuan itu bisa lebih maksimal terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Banyuwangi,” tukas politisi asal Kecamatan Cluring ini.(adv) 
- Pemkot Surabaya Mulai Salurkan BLT Permakanan Rp200 Ribu
- Persakmi Jatim Sebut Upaya Pemkot Surabaya Tekan Laju Penyebaran Covid-19 Sudah Kompatibel
- Pemkot Surabaya Galakkan Gerakan Siber Casting, Cegah Stunting Sejak Usai Remaja
