Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, diantisipasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI karena berpotensi tidak dapat diawasi maksimal.
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Kasus Penggelembungan Suara, PKB Jember Desak Bawaslu Fokus Usut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
- Jember Terus Bergolak, Usai Golkar Kini Kader PDIP Laporkan Dugaan Pencurian Suara Antar Caleg di Internal
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, pengawasan yang tak maksimal bisa terjadi apabila data persyaratan yang diserahkan Capres-Cawapres ke KPU RI tidak bisa diakses jajarannya.
"Ini juga menjadi kerawanan. Bagi siapa? Ya bagi Bawaslu, yakni soal akses data. Lagi-lagi itu," ujar Lolly saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu memaparkan, pencalonan presiden dan wakil presiden juga akan memanfaatkan teknologi digital, yaitu sistem informasi pencalonan (Silon).
Namun, Lolly mengkhawatirkan Silon sebagai bank data persyaratan calon potensi sulit diakses Bawaslu RI, seperti yang terjadi pada saat pencalonan anggota legislatif sejak 5 bulan lalu.
"Itu sama seperti yang (pencalonan anggota) legislatif, semuanya pakai Silon. Dulunya tidak, sekarang semua berbasiskan aplikasi. Itu satu kerawanan yang tidak bisa kita nafikan," tuturnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Oleh karena itu, Lolly berharap ada perbaikan kebijakan dari KPU RI soal akses data persyaratan calon yang ada di Silon, khususnya bagi Bawaslu untuk bisa melihat dalam proses pengawasan.
"Harusnya teknologi memudahkan kan. Nanti kita lihat, karena tentu pencalonan presiden tidak serumit pencalonan legislatif. Ini kita lihat prosesnya ke depan," demikian Lolly menambahkan.
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Kasus Penggelembungan Suara, PKB Jember Desak Bawaslu Fokus Usut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
- Jember Terus Bergolak, Usai Golkar Kini Kader PDIP Laporkan Dugaan Pencurian Suara Antar Caleg di Internal
