Peningkatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 mendapatkan tanggapan positif dari Fraksi Golkar DPRD Jatim.
Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Muhammad Bin Mu'afi Zaini saat rapat paripurna di kantor DPRD Jatim pada Selasa (24/10/2023).
- Golkar Siap Bikin Poros Baru Usung Bayu Airlangga di Pilwali Surabaya
- Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi: Segera ke PKB, Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan Parpol Lain
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
Dalam pandangannya, Bin Mu’afi mengatakan, dalam RAPBD Pemprov Jatim harus membantu mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Seperti kenaikan harga sembako, krisis air bersih dan masalah di sektor pertanian seperti pupuk langka.
"Apakah tidak memungkinkan Provinsi memperbesar kapasitas subsidi pupuk; bahkan lebih dari itu menyiapkan program jangka Panjang mengatasi kelangkaan pupuk melalui pembuatan pupuk organik secara masif dengan memperbanyak pelatihan/ workshop," katanya.
Dalam kesempatan itu, Bin Mu’afi juga meminta agar alokasi anggaran penunjang yaitu Rp 9 triliun diperjelas peruntukannya. Fraksi Golkar juga meminta belanja tak terduga sebesar Rp 1,18 triliun dialokasikan terhadap program riil.
"Apakah tidak dimungkinkan realisasi dukungan untuk keperluan mendadak/darurat dengan sistem : perubahan APBD Mendahului (seperti pada kasus pandemi covid-19)," ujarnya.
Bin Mu'afi menyebut bahwa Fraksi Partai Golkar juga menyoroti soal tema RKPD Jawa Timur Tahun 2024, yaitu "Percepatan pemulihan ekonomi melalui transformasi ekonomi inklusif". Ia meminta Pemprov Jatim untuk menjelaskan secara lebih riel makna unsur tema tersebut dalam kaitan prioritas penanggulangan kemiskinan.
"Selanjutnya, apakah sistem penanggulangan kemiskinan yang dinilai berhasil tersebut sudah fokus mengatasi masalah, sementara angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi," kata Bin Mu'afi.
Fraksi Partai Golkar menyoroti anggaran Dispora Jatim Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp140,39 miliar. Pihaknya meminta Pemprov Jatim untuk menjelaskan dukungan dana pembinaan untuk kesiapan atlit berprestasi pada event nasional, serta penghargaan kepada atlit yang sudah berprestasi.
Keenam, Fraksi Partai Golkar menyoroti anggaran urusan pemerintahan umum dalam APBD Jatim 2024 yang cukup besar, yaitu sebesar Rp1,29 triliun. Pihaknya pun meminta Pemprov Jatim untuk menjelaskan rencana penggunaan anggaran tersebut dan hubungannya dengan indeks demokrasi.
- Mas Dhito Resmi Daftar Cabub Kediri di Partai NasDem
- PKB Usung Direktur RSUD Dolopo Madiun Sebagai Cawabup Dampingi Hari Wuryanto
- Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Wali Kota Eri Cahyadi: Wujud Transparansi Pelayanan
