Komisi C DPRD Jawa Timur berharap Pemprov tidak bergantung APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam mengembangkan program Bus Trans Jatim.
- Komisi D DPRD Jatim Apresiasi Layanan Mudik di Bandara Abdulrachman Saleh Malang
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
- Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim
Kedepan, Pemprov harus menggandeng pihak swasta untuk bekerjasama menambah koridor, agar sistem transportasi terintegrasi tersebut berkembang keseluruh Jawa Timur.
“Kalau bisa kedepan harus diswastakan, kecuali APBD kita mencukupi karena koridornya luas sampai seluruh Jawa Timur. Bisa kita bayangkan, kalau semua ibaratnya nyusu ke APBD berapa yang tergerus hanya untuk Trans Jatim,” kata ketua komisi C DPRD Jawa Timur Abdul Halim usai melakukan kunker di kantor UPT LLAJ Malang Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur pada Selasa (7/11).
Abdul Halim mengakui, program Bus Trans Jatim merupakan salah satu terobosan Pemprov untuk mengurangi kemacetan serta memberikan transportasi yang aman bagi warganya.
Oleh karena itu, dia berharap agar kebijakan itu terus dikembangkan, dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola Trans Jatim. Agar jalur transportasi publik terintegrasi itu dikelola dengan profesional, sehingga menguntungkan.
“Bukan kita mengabaikan tentang banyak hal positif program transportasi terintegrasi, seperti mengurangi kemacetan, mengurangi emisi, lalu kemudian pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas sangat tereduksi. Dan dengan adanya program ini berdampak sangat positf,” tambah anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura itu.
Halim mengakui kalau anggaran yang digunakan program Trans Jatim cukup besar. Hal itu digunakan untuk subsidi angkutan, yang mematok harga murah bagi penumpang.
“Kalau kemudian menggunakan APBD ini agak berat. Kalau dilihat misalnya ongkos pelajar dan mahasiswa sekali jalan Rp 2500. Bayangkan kalau dari Gempol ke Bunder ya kalau biasa hampir Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Belum lagi bagaimana waktu memerlukan lama da harus oper, kalau terintegrasi kan keamanan dan kecepatan waktu jadi andalan,” tambahnnya.
Dia berharap agar pembentukan BUMD khusus untuk menangani Trans Jatim bisa segera direalisasikan. Agar kebijakan untuk mendukung sistem transportasi terintegrasi diseluruh Jatim bisa diwujudkan.
“Kalau ini jalan dan antusiasme masyarakat tinggi, saya kira tidak ada persoalan kalau akhirnya ini diswastakan. Setiap kebijakan yang dijalankan pasti ada konsekuensi dan bagaimana meminimalisir resiko yang ada,” pungkasnya.
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
- Kenali Gejala Tertular Flu Singapura, Dinkes Surabaya Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
