Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap sisi gelap istana dan intervensinya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdampak pada terganggunya proses demokrasi di Indonesia.
- PDIP: Ganjar-Mahfud MD Ditetapkan Bagi Kepentingan Bangsa dan Negara, Bukan Kepentingan Keluarga
- Gowes Penuh Guyub di Surabaya, Sekjen Hasto: Seluruh Kader PDIP adalah Sintesa, Bukan Antitesa
- Sekjen PDIP Sindir Ada Partai yang Elektoralnya Turun
Hal itu disampaikan Hasto dalam channel youtube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (9/11). Sang pembawa acara, Akbar Faizal yang lama menjadi Tim Pemenangan Jokowi sejak 2014 menyinggung kondisi politik saat ini kepada Hasto.
Bermula dari Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyebutkan ada intervensi pihak luar saat pengambilan keputusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah membuktikan adanya pelanggaran etik hakim konstitusi.
Hasto kemudian tak memungkiri bahwa intervensi itu datang dari sekitar istana. Ramainya pemberitaan publik, membuat dirinya curhat kepada Mensesneg Pratikno dalam pesan Whatsapp.
“Saya secara pribadi kontak ke Mas Pratik terhadap berbagai suara-suara yang makin lama makin keras terdengar, adanya suatu intervensi dari istana dan ini dirancang lama,” ungkap Hasto.
“Saya ingatkan ke Mas Pratik bahwa politik itu digerakan oleh nalar dan kebenaran, oleh kekuatan etika dan moral, oleh mata hati, dan jangan sampai kita mengkhianati itu. Beliau hanya bisa menjawab dengan emosi menangis,” ungkapnya lagi.
Dalam percakapan tersebut, Hasto menyebut bahwa Pratikno telah memberikan suatu telaah kepada presiden namun seakan tak digubrisnya.
“Ini kebenaran yang berbicara. Hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat tidak boleh diganggu oleh siapapun dengan alasan apapun,” tegasnya.
Hasto pun kemudian menceritakan kisahnya di tahun 2014, saat Pratikno diangkat menjadi Mensesneg. Ada banyak pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Pratikno dalam porsi sebagai Mensesneg.
“Ketika Mas Pratik ditugaskan sebagai Mensesneg dan kemudian bertemu Ibu (Megawati). Dan Ibu hanya menitipkan pesan bahwa Mensesneg itu menjadi tapisnya, artinya menyaring segala sesuatu yang akan ke presiden. Dan presiden inilah yang mengambil keputusan-keputusan atas dasar ketaatan kepada konstitusi,” beber dia.
Berikutnya, sambung Hasto mengenang pesan Megawati kepada Pratikno, Mensesneg merupakan tameng bagi tata pemerintahan negara agar bisa berjalan sebaik-baiknya berdasarkan mandat konstitusi.
“Sehingga istana itu tidak boleh terlalu terbuka. Istana itu menghasilkan keputusan strategis yang berkaitan dengan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Sekali bekerja sisi-sisi gelap dalam kekuasaan dampaknya tak terbayangkan. (Maka) beliau (Pratikno) harus menjadi benteng,” tandasnya.
- PDIP: Ganjar-Mahfud MD Ditetapkan Bagi Kepentingan Bangsa dan Negara, Bukan Kepentingan Keluarga
- Gowes Penuh Guyub di Surabaya, Sekjen Hasto: Seluruh Kader PDIP adalah Sintesa, Bukan Antitesa
- Rizal Ramli: Kerahkan BuzzeRP, Jokowi Munafik
