Pemilu yang jujur dan adil menjadi kunci stabilitas pemerintah, bahkan negara. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dan pejabat negara wajib berposisi netral dan berada di atas semua kepentingan.
- Para Pendukung Anies-Muhaimin Deklarasi Tolak Hasil Pemilu 2024
- Tom Lembong Sebut Peluang Amin Melenggang di Putaran Kedua Pilpres Masih Terbuka Lebar
- Ikuti Comander Call, Ketua PKS Jatim: Siap Amankan Kemenangan PKS dan AMIN
Pernyataan ini ditegaskan oleh Kapten Liga AMIN (Anies-Muhaimin) Surabaya Sulaiman, S.Sos pada Senin (20/11) di Surabaya kepada media.
"Keputusan Mahkamah Konstitusi ibarat nasi yang sudah menjadi bubur. Meskipun kami tidak suka bubur namun hal itu telah terjadi. Namun ini menjadi semacam alarm yang mengingatkan kita semua betapa rentannya institusi negara dapat dipergunakan untuk kepentingan satu kelompok, " demikian lanjut pria yang aktif di pergerakan advokasi masyarakat sipil Surabaya ini
Kapten Liga AMIN Surabaya mendesak agar penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Panwaslu) khususnya di kota Surabaya, agar menghindari praktik-praktik yang berpotensi menguntungkan salah satu calon.
Liga AMIN merupakan payung dari 12 kelompok relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di kota Surabaya yang digawangi oleh Kapten Sulaiman bersama Ko-Kapten Mahargyo Prakoso, SE. Keduanya berharap kekuatiran ini tidak terjadi. Jangan ada mobilisasi aparat negara dan anggaran negara untuk memenangkan salah satu paslon.
"Kami tidak berburuk sangka. Namun lebih baik sedia payung sebelum hujan, meskipun hujan belum turun-turun juga di Surabaya ini. Tragedi konstitusi jangan lagi diteruskan menjadi tragedi elektoral.
Sementara itu, Dita Indah Sari Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Surabaya & Sidoarjo menyayangkan jika benar itu terjadi.
"Terlalu besar bayarannya yang ditanggung bangsa ini, kalau aparat negara dimobilisasi untuk memenangkan partai atau calon tertentu" ,ujar Dita Indah Sari.
Pemilu yang merupakan amanah konstitusi dan merupakan sarana demokrasi bagi Bangsa Indonesia dalam memilih pemimpinnya, lanjut Dita, diharapkan dapat berlangsung dengan langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil.
"Pemilu 2024 itu harus dilaksanakan dengan riang - gembira , dan Eksekutif dan Judikatif harus melakukan tugasnya sebagai "wasit" yang baik dan tidak "offside" dalam menjalankan tugas-tugasnya," tutup Dita Indah Sari yang juga sebagai Ketua DPP PKB Bidang Ketenagakerjaan.
- Forum Kiai Kampung Ngawi Tolak Hak Angket
- Para Pendukung Anies-Muhaimin Deklarasi Tolak Hasil Pemilu 2024
- Oknum PPK di Bangkalan Diduga Bawa Kabur C Hasil 111 TPS Pemilu 2024
