Aturan kampanye di lingkungan Transjakarta mendapat sorotan tajam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terutama mengenai larangan mengenakan atribut partai politik saat menaiki Transjakarta.
- PKS Pertimbangkan Muhaimin Dan Khofifah Untuk Diusung di Pilgub Jatim 2024
- Partai Golkar Kota Probolinggo Gelar Pertemuan Tertutup Dengan PKS
- PKS Jatim Bidik Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, aturan ini perlu direvisi mengingat saat ini tengah memasuki masa kampanye.
"Asal tidak membuat kericuhan, keributan, Saya kira pakai baju apapun di Transjakarta, sopan, itu sah-sah saja," kata Taufik Zoelkifli lewat akun Instagramnya, Minggu (24/12).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang bermitra langsung dengan Transjakarta ini melanjutkan, di masa kampanye ini sulit mengatur pakaian masyarakat untuk tidak menggunakan baju bergambar capres atau partai jagoannya.
Oleh karena itu, Taufik meminta agar larangan ini dikaji ulang. Sebab aturan ini juga bisa merugikan Transjakarta karena membatasi penumpang.
"Mudah-mudahan dengan masa kampanye ini penumpang Transjakarta semakin banyak karena orang akan berkegiatan di luar," pungkas Taufik Zoelkifli.
PT Transjakarta mengklaim membuat protokol terkait larangan kampanye pemilu 2024 guna menjaga netralitas, ketertiban umum, situasi kondusif, dan kenyamanan pelanggan di lingkungan Transjakarta. 
- Ketum PB PGRI Unifa Rosyadi Disambut Demo Ratusan Guru di Jembet
- Parkir Gratis yang Tak Gratis
- Zainal Arifin Ambil Formulir Pendaftaran Bacabup Probolinggo di PDI Perjuangan
ikuti update rmoljatim di google news
