Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya agar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMKHKP) Indonesia berkelas internasional dan setara dengan negara maju.
- KKP Siapkan Perangkat Regulasi untuk Wujudkan Ekonomi Biru
- KKP Matangkan Strategi Pengembangan SDM Kelautan-Perikanan
- KKP Optimis Ikan Nila jadi Primadona Pasar global, Omzetnya Miliaran
Salah satu upaya dilakukan dengan menggandeng United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dalam penerapan SJMHKP hulu-hilir produk dan komoditas perikanan memenuhi parameter dan standar internasional.
"Agar produk kita bisa sejajar, tentunya sistem jaminan mutu kita harus diakui bahwa penerapannya setara dengan yang diadopsi negara maju," kata Plt Kepala BPPMHKP, Ishartini di Jakarta, Selasa (30/1).
Kolaborasi BPPMHKP sebagai otoritas kompeten serta penanggung jawab quality assurance dengan UNIDO dilakukan dalam payung kerja sama pembangunan kapasitas (capacity building). Kerja sama tersebut dimulai dengan penguatan implementasi quality assurance rantai pasok perikanan.
Ishartini menjelaskan project dengan UNIDO meliputi 6 ruang lingkup yang merupakan lanjutan kerja sama sebelumnya di fase 1.
Karenanya, di kerja sama fase 2, BPPMHKP mengusung tema "Global Quality and Standards Program: Developing Robust Quality Assurance in Fisheries".
"Ini penting bahwa quality assurance yang kita jalankan betul-betul sesuai dan diterima secara global," sambungnya.
Adapun keenam ruang lingkup kerja sama BPPMHKP-UNIDO meliputi harmonisasi dan penyesuaian sistem quality assurance sesuai mandat BPPMHKP.
Kemudian pengembangan kapasitas fish inspector/auditor skala internasional. Ketiga, penguatan sertifikasi skala pelaku usaha dilanjutkan dengan remote audit and inspection.
"Lalu ada program penguatan kapasitas laboratorium penguji mutu melalui Reference Material Producer (RMP) on food safety parameter dan terakhir kerja sama ASEAN," tutup Ishartini dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Sebagai catatan Indonesia melalui KKP telah menunjukkan kapasitasnya dalam implementasi quality assurance di kawasan Asia Tenggara.
Terakhir dalam forum ASEAN Sanitary and Phytosanitary (SPS) Contact Point atau ASCP tahun lalu Indonesia dan Thailand diharapkan menjadi role model dalam kerja sama digitalisasi sertifikat perdagangan komoditas perikanan.
Sebagai informasi, fase 1 kerja sama KKP-UNIDO telah berlangsung sejak pada Oktober-Desember 2023. Fase tersebut juga disebut sebagai titik inspeksi atau pengecekan UNIDO pada SJMKHP yang dilaksanakan BPPMHKP.
Selama periode tersebut, kedua lembaga melakukan sejumlah pertemuan sekaligus menggelar focus group discussion (FGD), serta membuat tim kerja dalam rangka menuju kerja sama fase 2 yang rencananya akan berlangsung hingga 2026 mendatang.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya quality assurance sebagai dukungan teknis implementasi 5 program prioritas.
Menurutnya, pengendalian mutu tetap menjadi domain KKP, dari hulu hingga hilir. KKP sendiri juga sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy.
- KKP Siapkan Perangkat Regulasi untuk Wujudkan Ekonomi Biru
- KKP Matangkan Strategi Pengembangan SDM Kelautan-Perikanan
- KKP Optimis Ikan Nila jadi Primadona Pasar global, Omzetnya Miliaran
