Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan didorong segera menginisiasi hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
- Adanya Lobi Politik Bisa Membuat Hak Angket Gagal Goyang Jokowi
- Demokrat: Usulan Hak Angket Tidak Jelas Substansinya
- Elite Partai Tersbelenggu Berbagai Kasus Hukum, Usulan Hak Angket Mudah Mandek
Usulan ini digaungkan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang mengendus indikasi kecurangan Pemilu 2024. Ganjar mengajak parpol pengusung Anies-Muhaimin yakni Nasdem, PKS dan PKB untuk bersama PDIP dan PPP menggulirkan hak angket.
“Dengan adanya gonjang-ganjing ini menurut saya dimulai saja begitu proses hak angket ini dari koalisi perubahan sambil kemudian membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan," kata Founder Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio alias Hensat dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/2).
Menurutnya, meski PDI Perjuangan mengisi komposisi terbesar di parlemen saat ini, namun tidak ada salahnya Nasdem, PKB, dan PKS untuk memotori bergulirnya hak angket.
"Menurut saya tidak ada salahnya juga bila koalisi perubahan menginisiasi hak angket ini, jadi jangan membebankan PDI Perjuangan," tegas Hensat.
Bahkan, menurut Hensat, apabila Koalisi Perubahan bisa menggulirkan hak angket maka akan menjadi catatan positif di mata publik.
“Kalau menurut saya hak angket ini harus segera digulirkan sebelum 20 Maret, jadi sudah ada langkah baru dalam menyikapi dugaan kecurangan di Pemilu 2024," pungkas Hensat.
- Adanya Lobi Politik Bisa Membuat Hak Angket Gagal Goyang Jokowi
- Demokrat: Usulan Hak Angket Tidak Jelas Substansinya
- Elite Partai Tersbelenggu Berbagai Kasus Hukum, Usulan Hak Angket Mudah Mandek
