Capres Ganjar Pranowo menggulirkan isu hak angket di DPR RI, menyusul dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai usulan itu tak jelas substansinya.
"Bagi Demokrat belum ada urgensinya, karena sampai saat ini belum tau arah dan tujuan dari hak angket ini ke mana. Termasuk substansinya, gak jelas," kata Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Selasa (27/2).
Jika hak angket diajukan atas dasar dugaan kecurangan Pemilu dinilainya tidak tepat. Karena sudah ada lembaga yang fokus mengurusi hal itu.
"Itu ranah Bawaslu dan Gakkumdu. Kalau kecurangan terjadi di daerah, ya diselesaikan di MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya.
Karena itu Partai Demokrat tidak setuju, karena tidak memiliki urgensi.
"Bagi Demokrat, sejauh ini tidak ada urgensinya, baik secara substansi maupun prosedural, semua belum terpenuhi," tutupnya.
- Minimarket Vs Warung Kelontong Madura, Kekhawatiran yang Berlebihan!
- Arum Sabil Protes Menteri Nadiem Soal Pramuka Ekskul Tak Wajib: Pelemahan Pendidikan Karakter
- Eks Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin Bakal Maju Lagi di Pilkada 2024
