Setelah dimulai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dalam Pemilu 2024, suasana di depan Hotel Aston Jember, ricuh.
- Kepala Daerah Harus Gunakan Kekuasaan Untuk Kebaikan
- Puan Maharani Sambut Baik Dewan Kolonel
- Yang Ditakutkan Langka dan Mahalnya Minyak Goreng Bagian Prakondisi Pelengseran Jokowi
Hal ini disebabkan permintaan salah seorang saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Prastiono, untuk penyandingan data C hasil dan D hasil tidak disetujui. Padahal Bawaslu Kabupaten Jember belum mengeluarkan rekomendasi terkait laporan tersebut.
Kondisi ini membuat situasi dalam rapat pleno terbukaseperti kurang kondusif. Petugas yang berada dalam ruangan rapat pleno terbuka, akhirnya mengeluarkan Prastiono, meski kemudian diizinkan masuk kembali ke ruangan.
Saat berada di luar rapat, Prastiono, juga bersama sejumlah anggota partai politik, berorasi secara bergantian.
"Di balik pintu kecil itu, banyak orang pintar, namun tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pemilu secara tuntas," teriak Prastiono, sambil menunjuk pintu masuk ruang rapat pleno, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (6/3) malam.
"Saya saksi dari PAN, mendapatkan mandat yang sah, tapi dikeluarkan dari ruangan rapat pleno. Saya hanya minta keadilan dari Bawaslu dan KPU," sambungnya.
Namun, masuknya kembali Prastiono ke ruang rapat pleno KPU tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 15 menit, Prastiono kembali berada di luar ruang dan langsung melakukan orasi.
"Semua yang ada di Hotel Aston, silahkan menjadi saksi," pintanya.
Dia mengaku mendapatkan mandat Partai Amanat Nasional sebagai orang sipil, telah mendapat perlakuan tidak adil dari Bawaslu dan KPU Jember. Pihaknya telah menuruti saran KPU, seperti dilarang, tidak berdiri. Dilarang bicara juga mengikuti.
Tapi pimpinan sidang terus membacakan lanjutan proses rekapitulasi, sedangkan pihaknya dari PAN, sudah mengajukan keberatan, namun tidak ada tanggapan.
Prastiono juga menyebut, bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Sumberbaru jelas-jelas ada penggelembungan dan manipulasi data. Pihaknya siap adu kejujuran dan kebenaran dengan data perolehan yang dimilikinya dengan yang dimiliki oleh Bawaslu maupun KPU.
"Ayo Bawaslu dan KPU kita adu data kebenaran terkait rekapitulasi suara di Kecamatan Sumberbaru, berani apa gak. Ayo kalau data saya yang benar, anda penyelenggara pemilu harus berani mengakui, jika data anda yang benar, saya siap meminta maaf," terangnya.
Setelah Prastiono menutup orasinya, selanjutnya orasi disampaikan caleg partai Nasdem, Jumadi Made. Dalam orasinya Dia menyampaikan, bahwa kedatangan dirinya bukan sebagai kapasitas caleg, tapi lebih sebagai warga Jember.
"Saya datang sebagai warga Jember, sangat prihatin dengan pemilu di Kabupaten Jember yang sangat kacau dan amburadul," katanya.
Dia meminta Bawaslu dan KPU harus bertindak adil kepada semua peserta pemilu. Tidak memihak salah satu peserta pemilu, kalau memang menang katakan menang, kalau kalah, katakan kalah.
Jumadi juga meminta Ketua KPU Kabupaten Jember, untuk keluar menemui massa di luar hotel.
Sementara salah seorang warga tanggul Jember, Rully, juga mengaku terpanggil untuk menyampaikan masyarakat Jember. Pemuda yang menjadi salah satu pelapor kecurangan pemilu di Kecamatan Sumberbaru dan tanggul ini, menjelaskan kehadirannya bukan untuk mewakili partai manapun.
Dia juga mengecam dugaan kecurangan pemilu di Sumberbaru dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Ada otak yang bermain, dan Polisi harus menangkap pelakunya malam ini juga.
"Tindakan mereka ini telah mencoreng pemilu 2024 di Kabupaten Jember," teriak dia.
Dia menjelaskan telah menemukan dugaan Kecurangan dengan manipulasi data di Sumberbaru. Mereka telah berani mengotak-atik hasil pemilu.
"Angka 11, diganti 111, angka 2 diganti menjadi 72. Kami tidak peduli siapa yang jadi, tapi pelaku pelanggaran pemilu harus ditindak tegas," katanya.
Hingga Kamis dini hari, sejumlah simpatisan PAN dan sejumlah partai lainnya, masih bertahan di hotel Aston Jember.
Sementara ratusan polisi yang melakukan pengamanan terbuka dan tertutup terus melakukan pengawalan pelaksanaan rapat pleno terbuka dan jalannya penyampaian aspirasi.
