Dana sebesar Rp 11 triliun digelontorkan BPJS Kesehatan untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.
- Kepala Daerah Diminta Implementasi SE Peniadaan Mudik Secara Tegas Di Lapangan
- Komitmen Menuju Jombang Zero Stunting, Wabup Sumrambah Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
- PPKM Darurat, Polres Jember Imbau Berkurban Harus Mengutamakan Prokes
Hal itu disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf dikutip Kantor Berita , Selasa (16/4).
Menurutnya, sampai hari ini tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out.
"Urutan pembayarannya disesuaikan dengan catatan kami. Rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, tentu transaksi pembayaran klaimnya ankan diproses terlebih dulu. Upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini dapat terwujud karena ada dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan," jelas Iqbal.
Ditambahkan Iqbal, setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Oleh karena itu, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan.
"Biasanya mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat hari ini,†imbuhnya.
Dengan dibayarnya hutang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi.
Iqbal juga berharap pihak RS dapat kian optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS.
"Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN-KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman," ucapnya.
Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan selain memberikan jaminan layanan kesehatan yang berkualitas, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kesehatan dan penciptaan lapangan kerja.
Ia mengatakan, apabila terdapat kekurangan, hendaknya dapat diperbaiki bersama-sama. Menurutnya, jangan sampai ada diskriminasi pelayanan yang bersifat kasuistis, lalu digeneralisir, sementara sangat banyak peserta JKN-KIS yang terlayani dengan baik.
Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja Kantor Cabang Surabaya terdapat 232 FKTP dan 49 FKRTL yang telah dibayarkan dana kapitasi dan tagihan klaimnya oleh BPJS Kesehatan setempat. Adapun total pembayaran yang dilakukan KC Surabaya adalah sebesar Rp 360.596.617.186 sepanjang bulan April 2019.[isa/aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bupati Gus Fawait: Mulai 1 April Warga Jember Dapat Berobat Gratis di Seluruh Indonesia
- Libur Lebaran 2025: RSUD Dr Soewandhie Surabaya Tetap Buka Layanan Poli Rawat Jalan dengan Jadwal Khusus
- Aritmia, Si “Silent Killer” Jantung: Kenali Gejalanya Sebelum Terlambat
