Proses seleksi administrasi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korups (Pansel Capim KPK) menjadi pertanyaan publik saat nama mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang secara kedaerahan mewakili Indonesia bagian timur, khususnya Papua tidak lolos.
- IKN Cita-cita Besar Bangsa Indonesia
- Prabowo Tetapkan 27 November 2024 Sebagai Hari Libur Nasional
- Utang Indonesia Diprediksi Akan Tembus Rp 10 Ribu Triliun di Akhir Masa Jabatan Jokowi
Menurut direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, pihaknya mengingatkan agar mekanisme pemilihan komisioner KPK tidak sebatas seremonial belaka, sementara calon terpilih sudah disiapkan.
Sebab, kata Pangi, tidak ada keterbukaan dalam proses seleksi tersebut.
"Mungkin saja ada kesepakatan yang terpilih harus punya agenda dan bisa bekerjasama serta satu nafas,†ujarnya dilansir Kantor Berita RMOL sesaat lalu, Jumat (12/7).
Dia juga tidak ingin pemilihan ini didasari pada like or dislike semata. Pangi mengingatkan bahwa integritas komisioner KPK periode mendatang sangat bergantung pada kinerja Pansel Capim KPK dalam melakukan proses seleksi.
Pansel yang dipimpin Yenti Garnasih itu harus hati-hati dan menyeleksi agar benar-benar yang terbaik yang muncul.
"Jangan sampai, sekali lagi, komisioner KPK terpilih sudah dikondisikan via pansel Capim KPK. Komisioner KPK terpilih harus profesional dan bebas nilai,†pungkasnya.
Seperti diketahui, dari seleksi administrasi Capim KPK, panitia hanya meloloskan 192 orang dari 376 pendaftar.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gubernur Khofifah dan Profesi Nakes Sepakat Mengawal RUU Kesehatan
- Ini Indikator Suksesnya Pilkada Serentak 2024
- Bangkalan Menuju Pilkada Damai, Pj. Bupati Arief Harapkan Kolaborasi dan Humanisme
