Cara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengirim surat ke Komisi III DPR soal dugaan pelanggaran kode etik berat terhadap eks Deputi Penindakan Irjen Firli Bahuri, dinilai sangat tidak professional.
- Gerindra Optimistis MK Tolak Gugatan Batas Maksimum Usia Capres 70 Tahun
- Bohong Kalau Satu Kabupaten Tidak Ada Korupsinya, Rizal Ramli: Jaksa Agung Top
- Ada Capres Kumpulkan Uang dari Korupsi, Tudingan Megawati Gelap Gulita
"Tidak profesional, sementara selama ini tidak pernah dirilis kode etik dilangsungkan dan siapa majelis kode etiknya itu," kata Kapitra melalui keterangan tertulisnya seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/9).
Kapitra justru mempertanyakan kenapa pengumuman dugaan pelanggaran Irjen Firli itu dihembuskan ke khalayak ketika bergulirnya proses fit and proper test calon pimpinan KPK di DPR.
Kapitra menduga kemunculan tudiangan pelanggaran etik Firli adalah bagian dari skenario KPK untuk menggagalkan Irjen Firli sebagai salah satu kandidat calon pimpinan KPK.
"Karena tujuannya hanya menghambat. Ini kan (Firli) belum tentu dipilih oleh DPR tapi sudah nampak betul upaya-upaya untuk menggagalkannya," ujar Kapitra.
Apabila memang skenario besarnya demikian, Kapitra menegaskan, lembaga antirasuah dewasa ini sudah tidak mengedepankan unsur profesionalnya sebagai lembaga penagak hukum.
"Saat ini KPK sudah tidak proposional, mau dibawa kemana KPK kalau sudah ada rasa kebencian kepada institusi," tutur Kapitra.
Kapitra meminta kepada Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan memberikan sikap tegas kepada lembaga antirasuah terkait pernyataan dugaan pelanggaran Irjen Firli.
"Ini jelek, saya minta kepada kepolisian untuk mencabut segala fasilitas itu dan minta juga agar Presiden memecat Saut Situmorang. Memberhentikannya, ini sudah tidak fair, Presiden harus turun tangan," tutup Kapitra.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Yang Penting Pelaksanaan Di Lapangan, Jangan Terjebak Pergantian Istilah PPKM
- Keberatan Status Buronan Mardani Maming, PDIP: KPK Tak Perlu Drama
- Target Pilpres Satu Putaran, BMI Gelar Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud
