Search: 

Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes pol Sandi Nugroho, sebagai pengamanan Kegiatan Antisipasi pergerakan massa dari kelompok masyarakat mejelang berlangsungnya sidang PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) 2019 oleh Mahkamah Konstitusi, dengan agenda pertimbangan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela),

Kurang dari dua pekan lagi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak terhadap 187 desa di Ngawi, Jawa Timur bakal digelar tepatnya 29 Juni 2019. Dalam menghadapi kontestasi politik tingkat desa tersebut polisi pasang kuda-kuda dalam sistem pengamanan nantinya. <div dir="auto"> <div dir="auto">Kapolres Ngawi AKBP MB. Pranatal Hutajulu saat menggelar kegiatan bertajuk ‘Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2019 Kabupaten Ngawi’ menegaskan, pihaknya terus memantau situasi keamanan diwilayah hukumnya. Sesuai instruksi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan paparnya, jangan sampai terjadi under estimate dalam menghadapi pilkades serentak. <div dir="auto"> <div dir="auto">Kita semua jangan sampai meremehkan situasi yang bakal terjadi terhadap pelaksanaan pilkades serentak istilahnya under estimate atau meremehkan dari situasi itu sendiri. Makanya menjelang pelaksanaan terus kita pantau,” jelas Kapolres Ngawi AKBP MB. Pranatal Hutajulu, Jum’at, (14/06/2019). <div dir="auto"> <div dir="auto">Ditambahkan, dalam deklarasi yang melibatkan semua unsur baik tokoh masyarakat maupun calon kepala desa untuk menyatukan persepsi dan visi yang intinya siap menggelar pilkades serentak yang aman, damai dan kondusif dan menjunjung demokrasi. <div dir="auto"> <div dir="auto">Semua calon kepala desa dan tokoh masyarakat sepakat untuk menciptakan situasi yang aman dengan tanda tangan diatas matrei. Sehingga nantinya pilkades yang digelar bisa melahirkan pemimpin yang amanah,” ulasnya. <div dir="auto"> <div dir="auto">Diakui, pada pilkades serentak bakal menerjunkan ribuan petugas baik dari Polri, TNI dan Linmas. Untuk internal kepolisian sendiri terdiri 1.200 petugas ditambah 100 personel Brimob demikian juga 350 anggota TNI dan ditambah sekitar 2.000 petugas Linmas. <div dir="auto">Hasil dari pemetaan situasi dijelaskan, ada 149 desa masuk klasifikasi kurang rawan plus 31 desa yang dianggap rawan. Pertimbangan desa masuk klasifikasi rawan terdiri banyak faktor seperti sisi geografis, lokasinya jauh dari mako/aparat, pernah terjadi perseteruan internal desa maupun pada pelaksanaan pilkades sebelumnya.[dik/bdp]

<div dir="auto"> Komisi A DPRD Kota Surabaya akan segera mengundang KPU Kota Surabaya, dengan semua komisioner terpilih yang baru. <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami ingin berkenalan dengan para komisioner, selain juga membahas pilkada Kota Surabaya tahun 2020, tahun depan,” jelas Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono dikutip kantor berita , Jumat (14/6) <div dir="auto"> <div dir="auto">Menurut Adi, hari ini, pihaknya telah membaca melalui media massa, bahwa KPU Kota Surabaya telah menyusun anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp. 85 Miliar. <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami tentu akan membahas detail penganggaran itu, bersama Pemkot Surabaya. Kami ingin memastikan dari sisi anggaran, Pilkada Kota Surabaya tahun depan berjalan lancar,” kata Politisi PDIP ini. <div dir="auto"> <div dir="auto">Ia menyebut, forum pembahasan untuk anggaran Pilkada 2020 akan dilakukan dalam Perubahan APBD 2019 dan penyusunan APBD murni tahun 2020. <div dir="auto"> <div dir="auto">"Semoga KPU Kota Surabaya dapat bekerja dengan baik, professional dan netral, untuk menyelenggarakan Pilkada 2020.” Pungkasnya.[bdp]

Pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura Surokim Abdussaalam menilai calon Ketua Umum (Ketum) baru Partai Demokrat akan ditentukan oleh pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, dua putra SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edy Baskoro Yudhoyono dinilai paling banyak didukung kader, jika nanti ada Kongres Luar Biasa Partai (KLB).