Search: 

RMOLBanten. Selalu mengeksploitasi kasus pelanggaran HAM masa lalu untuk kepentingan nafsu politik sesaat adalah tindakan memalukan yang dilakukan PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Koordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa), Amirullah Hidayat menanggapi langkah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pengurus lain yang mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta, Kamis (26/7).

RMOLBanten. Wakil Walikota Tangerang Sachrudin keliling kota menunggangi sepeda motor bersama ratusan Bikers di event Rolling Thunder 2018.

RMOLBanten. Ada beberapa titik yang harus dilakukan perbaikan menjelang api abadi Asian Games 2018 lewat di provinsi Banten.

RMOLBanten. Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari Petani, Nelayan, Ulama dan Santri yang tergabung dalam group Warga Pemilih Jokowi (Wali) Banten mendeklarasikan Presiden Joko Widodo untuk kembali maju pada pemilihan presiden periode 2019- 2024 mendatang.

RMOLBanten. Sempat menghilang dari perbincangan, kini wacana pembentukan Provinsi Tangerang Raya kembali mengemuka. Adalah King Hendro Arifin Pasaribu, yang menebar harapan berdirinya sebuah daerah otonom yang membawahi seluruh wilayah Tangerang. Pemuda 35 tahun, warga Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong ini begitu bersemangat ketika berbincang dengan wartawan Kantor Berita RMOLBanten seputar pembentukan Provinsi Tangerang Raya."Banyak cara untuk memuluskankan keinginan warga Tangerang yang ingin berdiri sendiri atau lepas dari Proviinsi Banten. Salah satunya melalui jalur politik. Partai tempat saya bernaung (Gerindra, red) mungkin bisa menjadi lembaga politik yang bisa digunakan.

RMOLBanten. Mantan calon Walikota Serang, Nurhasan dipastikan sudah tidak mau lagi bermain politik di Kota Serang dan Banten.

RMOLBanten. KPU Banten memberikan apresiasi kepada media massa yang sudah ikut membantu menyukseskan penyelenggaraan Pilkada se-,rentak di Banten, termasuk di Kabupaten Lebak.

RMOLBanten. Pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan bersedia mendukung jika ada orang lain yang lebih baik. Menggerkan publik. Apakah pernyataan tersebut Sinyal Prabowo menyerahkan mandat ke yang lain?. Ketum Partai Gerindra itu menyampaikan di acara Ijtima Ulama yang diadakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (27/7). Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan akan memperjuangkan kepentingan rakyat.

RMOLBanten. Yusril Ihza Mahendra masuk barisan tim kuasa hukum Wapres Jusuf Kalla (JK) yang sebelumnya mengajukan diri menjadi pihak terkait dalam gugatan uji ma­teri terhadap pasal 169 huruf n Undang-Undang Pemilu yang membatasi masa jabatan presi­den dan wapres dua periode. Bos Partai Bulan Bintang (PBB) ini tergabung salahsatunya bersama Andi Irman Putrasidin. Seperti diketahui, gugatan uji materi terhadap pasal 169 Undang-Undang Pemilu itu sebelumnya diajukan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alih-alih Perindo mengajukan gugatan, katanya, partai besutan pengusaha Hary Tanoesodibjo itu berniat mengusung JK men­jadi bakal cawapres. Nah, saat di persidangan awal pemeriksaan pada Rabu (19/7), Hakim MK Wahiduddin Adams meminta Partai Perindo mem­pertegas dukungannya terlebih dulu kepada JK sebagai bakal cawapres. Hal itu, menurut Hakim Wahiduddin sebagai bagian memperkuat dalil keru­gian konstitusional yang diderita penggugat. Dari situ JK baru terpanggil untuk menjadi pihak terkait dalam uji materi tersebut. Berikut ini pandangan Yusril Ihza Mahendra terkait gugatan tersebut. Bagaimana ceritanya Anda masuk dalam barisan tim kuasa hukum Wapres Jusuf Kalla yang menjadi pihak terkait dalam gugatan uji materi tentang masa jabatan presiden dan wapres? Begini ceritanya, Pak JK me­minta bantuan saya untuk mem­perkuat tim yang sudah ditun­juk, yang dipimpin Pak Irman Putrasidin. Setelah berdiskusi dengan Pak JK saya menyata­kan bersedia untuk memperkuat tim yang telah dibentuk. Menurut Anda tafsir pasal 169 huruf n Undang-Undang Pemilu itu seperti apa? Terkait hal itu saya berpenda­pat, dalam UUD 1945 memang menyatakan presiden dapat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Nah yang tersisa dari gugatan Pak JK itu adalah apakah itu maknanya berturut-turut dua kali, ataukah tidak berturut-turut. Sampai hari ini penafsiran tentang itu masih simpang siur. Aturan yang te­gas itu baru tentang pilkada. Pada aturan pilkada dikatakan, bahwa calon kepala daerah tidak boleh mencalonkan diri kembali kalau sudah dua kali menjabat. Baik berturut-turut maupun tidak bertutut-turut, baik itu di tempat yang sama maupun di tempat berbeda juga tidak boleh. Tapi buat masa jabatan presiden dan wakil presiden belum ada aturannya. Jadi Anda melihat ada perbedaan mendasar antara aturan masa jabatan presiden-wapres dengan kepala daerah. Bukankah kedua jabatan itu sama-sama jabatan politik. Bagaimana itu? Bisa saja ada aturan yang berbeda. Seperti misalnya salah satu syarat jadi anggota DPR itu sebelumnya tidak boleh terlibat dalam G30/S. Aturan itu kemudian dibatalkan oleh MK. Tapi dalam undang-undang tentang kementerian negara ada syarat serupa. Aturan tersebut menyatakan calon menteri tidak boleh terlibat G30/S. Artinya standar untuk jadi anggota DPR dengan jadi menteri itu ternyata berbeda. Jadi bisa saja nanti ada putusan MK yang menyatakan, dua kali berturut-turut atau tidak berturut-turut hanya berlaku bagi kepala daerah, tapi tidak presiden dan wakil presiden. Tapi sebagian kalangan menilai tafsir konstitusi yang Anda utarakan tadi kental sekali nuansa politiknya. Bagaimana Anda menanggapi pandangan itu? Jadi saya katakan (terkait gugatan ini) kita serahkan saja bagaimana putusan MK nanti kami terima. Jadi saya betul-betul bersedia menangani ini, karena bertindak sebagai lawyer, bukan politisi.

RMOLBanten. Orang yang paling bertanggungjawab terhadap pelanggaran berat yang terjadi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.