Search: 

RMOLBanten. Kementerian Dalam Negeri diminta memberikan sanksi yang tegas kepada kepala daerah yang masih mengabaikan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (6) UU 10/2016 tentang Pilkada.

RMOLBanten. Tahun ini, pemudik dari Jakarta menuju Semarang tidak perlu keluar tol lagi. Sebab, seluruh ruas sudah tersambung dan bisa digunakan, baik secara operasional maupun fungsional.

RMOLBanten. Generasi milenial harus di edukasi dengan cara diberikan narasi alternatif yang baik dan bertanggung jawab melalui media sosial. Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhamadiyah, Haedar Nashir dalam acara pembukaan Pengkajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhamadiyah bertema Keadaban Digital di Kampus FKIP UHAMKA, Jl. Merdeka Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (27/5)."Generasi milenial yang sangat teknologi dan informasi minded itu harus kita dorong untuk mereka agar menjadi generasi yang cerdas, produktif sekaligus juga menggunakan IT yang bertanggung jawab. Daripada menjauhkan mereka dari dunia itu lebih baik kita lakukan edukasi," ujarnya.

RMOLBanten. Beda data Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian soal stok beras harus diselaraskan.

RMOLBanten. Kader Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diprediksi muncul di Poros Ketiga apabila tidak dipasang menjadi capres atau cawapres petahana Joko Widodo maupun lawannya Prabowo Subianto.

RMOLBanten. Nama-nama capres-cawapres tidak lepas dari isu yang dimainkan menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Sosok Gatot Nurmantyo dipandang dominan jika bahasannya keamanan.

RMOLBanten. Lieus Sungkharisma santai menanggapi tudingan sekelompok orang Tionghoa di Jakarta yang menyebutnya bukan perwakilan mereka.

RMOLBanten. Peuang Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk kembali mendampingi capres petahana Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang dinyatakan sebagaian pihak masih terbuka.

RMOLBanten. Memperingati hari jadinya yang pertama, PT Spectrum Data Indonesia, perusahaan yang bergerak dibidang konsultan media dan politik meluncurkan buku berjudul 'Visi Berkuasa'. Buku karya Direktur Pelaksana PT Spectrum Data Indonesia, Dede Qodrat Al Wajir diharapakan bisa membangkitkan literasi anak-anak muda di BantenPerayaan ulang tahun yang ke-1 itu diadakan di Rumah Makan Cibiuk, Kota Serang, Minggu (27/5).

RMOLBanten. Bantuan keuangan (Bankeu) kabupaten dan kota tahun 2018 sudah bisa dicairkan. Namun hingga pekan ketiga Mei ini, hanya Kota Tangsel yang sudah mengusulkan pencairan.

RMOLBanten. Uang pajak dari hotel dan restoran sebesar Rp850 miliar setiap tahunnya yang masuk ke kas APBD seluruh daerah tingkat dua di Banten, tidak berbanding lurus dengan sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Banten.

RMOLBanten. Jalur menuju objek wisata Anyer dari arah Palima-Cinangka, Kabupaten Serang, Banten membahayakan bagi pengendara.

RMOLBanten. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di 8 kabupaten dan kota se-Banten saat ini sedang dilakukan survei.

RMOLBanten. Program sekolah gratis untuk SMA/SMK Negeri yang digagas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) masih jauh dari harapan. Demikian disampaikan Ketua Banten Bersatu Inovatif Ibnu Nurul Ibadurrahman dalam diskusi dengan aktivis Banten, Sabtu malam (26/5). Menurutnya problem pendidikan gratis di Banten sulit untuk direalisasikan sebab selama ini Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan selalu telat membagikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda)."Pada tahun 2017 triwulan pertama pencairan BOS telat, triwulan dua sampai empat juga sama telat, belum lagi sekarang 2018 triwulan pertama sama kedua juga telat," bebernya.

RMOLBanten. Peraturan KPU soal pelarangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif harus sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu. Demikian ditegaskan Ketua DPP Partai Golkar, TB. Ace Hasan Sadzily kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jakarta, Minggu (27/5). "PKPU harus disesuaikan dengan UU ya," ujarnya. Pasal 240 ayat 1 (G) UU 7/2017 tentang Pemilu sudah mengatur perihal persyaratan seorang caleg yang pernah bermasalah dengan hukum.