Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Madiun menyoroti masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021 yang mencapai lebih dari Rp 200 miliar.
- LKPJ Bupati Mendapat Sebelas Rekomendasi dari DPRD
- Banggar Ingatkan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik di Madiun
- Komisi B Dorong DKPP Madiun Melakukan Vaksin PMK Bertahap
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Madiun.
"Karena kita tidak terlepas selama dua tahun ini dalam masa pandemi. Hal itu membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Fluktuasi, pertumbuhan perekonomian, kebutuhan kesehatan luar biasa. Kita berharap ini (pandemi) tidak terulang lagi," ujar Wabup Hari Wuryanto kepada Kantor Berita RMOLJatim di Madiun, Jumat (24/6).
Fraksi-fraksi yang menyoroti yakni fraksi Golkar Nurani Sejahtera, fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Demokrat Persatuan, dan fraksi Nasdem.
Selain Silpa, dewan juga menyorot beberapa hal yang lain. Di antaranya, meminta penjelasan pos mana saja yang mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, masalah aset, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Porang, hingga masalah kesejahteraan petani yang saat ini memprihatinkan.
"Ada beberapa masukan, saran dan pertanyaan yang harus kita jawab. Insyaallah nanti tanggal 29 akan kita berikan tanggapan sesuai apa yang diharapkan. Karena menyangkut angka, kita ingin jawaban kami tepat dan sesuai. Tapi intinya, laporan pertanggungjawaban kami diterima dengan baik," pungkas Wabup.
Meski menyoroti sejumlah permasalahan tersebut, namun seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Madiun kompak mengapresiasi Pemkab Madiun atas predikat WTP yang ke sembilan kali berturut-turut dari Kemenkeu perwakilan Jatim. Pasalnya, WTP dinilai penting sebagai tanda pengelolaan keuangan dengan baik. Karena itu, dewan akan terus mendorong hal itu untuk dilakukan pada tahun-tahun mendatang.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- LKPJ Bupati Mendapat Sebelas Rekomendasi dari DPRD
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
