DPRD Kabupaten Madiun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat Paripuna dalam rangka penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran (TA) 2024.

Kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tidak mengganggu pelayanan publik di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Madiun. Pemkab juga wajib menjaga pertumbuhan ekonomi meski dalam kondisi efisiensi.

Anggota Komisi B DPRD kabupaten Madiun melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di peternakan sapi milik kelompok ternak Senang  Makmur yang berada di desa Mojorejo kecamatan Kebonsari, Jumat (31/1).

Komisi A DPRD kabupaten Madiun mendukung penuh Surat Edaran Bersama (SEB) tiga menteri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur perihal pembelajaran saat bulan Ramadhan 2025.

Ketidakhadiran dua anggota DPRD untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun merupakan sebuah pelecehan terhadap institusi Kejaksaan. 

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Madiun merekomendasikan Reperda pemberian insentif dan kemudahan investasi untuk dijadikan Perda yang definitif. 

Kemungkinan besar calon legislatif (Caleg) di kabupaten Madiun yang akan melenggang di gedung DPRD kabupaten Madiun adalah para incumbent. Jika dimasukan dalam persentase sebesar 60 persen. Jadi 60 persen merupakan muka lama sisanya merupakan wajah wajah baru. Prediksi tersebut disampaikan langsung Oleh mbah Gunung pemerhati politik yang berasal dari kelurahan Wungu dusun Dungus kabupaten Madiun.

Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto menjelaskan adapun gambaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun TA 2024. 

Dugaan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Madiun Tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,2 milliar secara yuridis normatif bukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sudah ada payung hukum yakni Peraturan Bupati (Perbup) No. 30 tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 

DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 dan Propemperda 2023.

Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Madiun menyoroti masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021 yang mencapai lebih dari Rp 200 miliar. 

Penyampaian nota penjelasan bupati terhadap empat raperda yang disampaikan saat paripurna, Rabu (11/5) kemarin di kantor DPRD, harus dicermati serius oleh semua fraksi.