Unjukrasa mahasiswa dua hari belakangan tak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintahan Joko Widodo.
- Kalau Sudah Resmi Gabung PPP, Sandiaga Uno Berpeluang Ditawarkan sebagai Cawapres ke PDIP
- PKS Minta Pemerintah Jeli Kelola Sistem Pangan Nasional
- Booster Dijadikan Syarat Mudik, Alvin Lie Sesalkan Gaya Komunikasi Pemerintah
Menurut Silaen, ada hal krusial di samping tuntutan RUU KUHP dan revisi UU KPK yang disuarakan massa. Yakni, adanya persoalan yang belum bisa dibereskan Jokowi di periode 2014-2019.
Pertama, soal konflik agraria yang masih menjadi persoalan utama rakyat dan belum terselesaikan.
Kemudian, lanjutnya, nawacita yang tak lagi memprioritaskan dunia pendidikan, serta praktik politik dan hukum yang dinilai masih tebang pilih.
"Yang tak kalah penting juga bidang kesehatan tak tercover seluruhnya alias amatiran dalam bentuk kartu sakti. Iuran BPJS naik. Terakhir, kesejahteraan masyarakat jauh dari janji-janji politik dan hanya retorik," tegasnya.
Atas dasar itu, Silaen menilai Jokowi harus memutar otak dan bekerja ekstra agar periode kedua bersama KH Maruf Amin berjalan mulus. Salah satunya dalam memilih menteri-menteri kabinet kerja jilid II yang hingga kini belum diungkap ke publik.
"Di samping situasi global yang tidak begitu baik, Jokowi harus bisa memilih pembantunya yang loyal, tegak lurus agar tidak kempes pelan-pelan," tandasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Meski Haji Batal, Pemerintah Didorong Tetap Minta Tambahan Kuota Haji ke Arab Saudi
- TikTok Shop Dilarang, Pemerintah Bikin Blunder Besar
- Di BPIP Juga Banyak Pegawai Yang Tidak Lolos Syarat TWK
