Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan politik, hukum, dan HAM mengungkapkan, kebijakan, langkah, dan aksi yang dilakukan pemerintah pasca peristiwa ujaran kebencian bernada rasial di asrama mahasiswa Papua, Surabaya harus dievaluasi total.
- Fraksi Gerindra Terima APBD Jatim 2023, Gus Fawait: Kami Tidak Mau Sesuatu Yang Baik Menjadi Tidak Baik
- Survei Voxpoll: Publik Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
- Burhanuddin Muhtadi: Jika Tidak Bagus di PDIP, Ganjar Pranowo Mungkin Nyebrang ke Golkar
"Rakyat menunggu gagasan besar, solusi cerdas dan komprehensif dari Presiden. Sebagai kepala negara, Presiden punya semua sumberdaya daya untuk menyelesaikan persoalan ini. Tolong Presiden fokus mengurai persoalan Papua. Lindungi rakyat di mana saja berada sesuai perintah konstitusi," ujar Fahira dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/9).
Dia mengatakan, di Papua puluhan tahun warganya hidup berdampingan walau berbeda suku. Namun kini mereka sedang dipecah belah dan sepertinya negara tidak sepenuhnya berdaya melindungi anak bangsanya.
Persoalan di Papua kompleks sehingga butuh narasi besar, kesungguhan niat, dan implementasi yang tepat. Tidak bisa diselesaikan secara sederhana apalagi sekedar himbuan normatif saling memaafkan atau himbuan semua pihak saling menahan diri.
Himbauan agar semua pihak menahan diri itu baik dan normatif. Tetapi yang rakyat nanti bukan itu. Presiden berpidato di depan rakyat, sampaikan narasi besar dan solusi komprehensif penyelesaian persoalan Papua. Sampaikan dengan kesungguhan niat agar rakyat terutama saudara-saudara kita di Papua tergugah.
"Sebagai orang yang dipilih mayoritas rakyat negeri ini harusnya seorang Presiden mampu menyakinkan rakyatnya sehingga tensi di Papua bisa mereda,†pungkas Fahira.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Perpanjangan Masa Jabatan Kades Selama 9 Tahun Sarat Kepentingan Politik Transaksional
- Pengamat Sebut Posisi Mendagri akan Kontraproduktif Jika Dipegang PDIP
- DPRD Magetan Lecehkan Instruksi Presiden Prabowo
