Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pendanaan pindah ibukota dari tiga jalur yakni pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja kementerian dan lembaga, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Rabu (25/9) kemarin.
- Partai Demokrat Gabung Koalisi Indonesia Maju, PAN: Kabar Gembira Buat Kami
- Ratusan Emak-emak Antusias Ikuti Workshop Yang Digelar Hartoyo
- Anwar Absen Saat RPH, Bersumpah Sakit dan Ketiduran
Said Didu sudah menduga rencana pindah ibukota butuh biaya besar. Dan, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah terjawab dari Sri Mulyani untuk pengelolaan BMN, yang terdiri dari dua skema yakni memanfaatkan atau pemindahtanganan BMN.
"Seperti dugaan saya. Yang akan terjadi dengan ibukota baru, negara akan menyewa aset milik swasta di ibukota baru. (sedang) aset di Jakarta akan dibeli oleh konglomerat. Maka, semua aset pemerintah adalah milik konglomerat atau asing. Ini dampak mau pindah tapi ga punya uang,†tulis Said Didu melalui akuin Twitternya dikutip Kantor Berita , Kamis (26/9).
Sekedar diketahui, untuk pemanfaatan BMN secara langsung, nantinya aset-aset milik negara di ibukota lama bisa dimanfaatkan oleh swasta, sehingga negara akan mendapat pendapatan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PNBP tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur ibukota baru. Selain itu, pemerintah juga punya opsi pemindahtanganan BMN melalui tiga bentuk, yakni, penjualan aset negara, hibah, tukar menukar aset, dan penyertaan modal.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gerindra Resmi Usung Dhito-Dewi di Pilkada Kabupaten Kediri 2024
- Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah : Insya Allah Prabowo-Gibran Menang
- Bacawali Surabaya Eri Cahyadi Urus KTA PDI Perjuangan
