Banyak negara maju menghasilkan hal yang positif dalam menyatakan kebebasan berpendapat. Bagi Indonesia, sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat adalah harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi.
- Khofifah dan Eri Cahyadi Kompak Hadiri Ta’dzim Maulid Nabi Muhammad di GOR GBT, Syekh Afeefuddin Al Jailani Panjatkan Doa Khusus untuk Khofifah
- DPRD Jombang Setujui dan Sahkan Tiga Perda, Salah Satunya Rencana Pembangunan Industri 2022-2042
- Johnny G. Plate Sampaikan Nota Keberatan Hari Ini
Pernyataan Fahri ini menanggapi ancaman Menko Polhukam, Wiranto yang akan menutup media dan akun medsos yang berpotensi mengancam keamanan nasional.
Sebaliknya, dia meminta agar pemerintah tidak panik karena masyarakat yang bebas berpendapat menyuarakan isi hatinya. Menurutnya, apa yang disampaikan Menko Polhukam adalah cara berpikir yang salah dan terbalik.
"Jangan kemudian pemerintahnya gelagapan, panik, lalu kemudian kebebasannya mau ditutup, itu salah. Justru kapasitas pemerintah mengelola kebebasan itu yang harus diperbaiki,†urai inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.
Sebab menurut penilaian Fahri, kebebasan yang disampaikan masyarakat, termasuk para tokoh yang kritis selama ini masih baik-baik saja. Mestinya kritikan-kritikan yang diarahkan ke pemerintah harus dijawab supaya masyarakat menjadi tenang.
"Masa segini banyak orang di pemerintahan jago-jago dapat gaji, dapat mobil dinas, enggak bisa menjawab? Enggak bisa menjelaskan ke media apa yang bisa bikin tenang di masyarakat. Jangan panik dan berlebihanlah,†tutup Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pernyataan Prabowo Soal Haus Kekuasaan Menyindir Jokowi?
- Seminar Sambut Pemilu 2024, Ubaidillah Amin: Santri Tak Boleh Buta Politik
- Ahli Sosiologi: Film Dirty Vote Bisa Dianggap Sebuah Kebenaran dan Membuat Chaos di Masyarakat
