Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum milenial untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April nanti. Apalagi, pelaksanaan Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk menentukan pembangunan dan masa depan bangsa.
Semua elemen harus bergerak untuk menggunakan hak pilih dan memilih sesuai hati nuraninya, karenanya mari kita kawal bersama sehingga perjalanan menuju 17 April bisa berjalan jujur dan adil,†ungkap Khofifah usai menghadiri acara Kuliah Umum oleh Menteri Dalam Negeri/Mendagri RI Tjahjo Kumolo di Kampus Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Surabaya, Selasa(02/04).
Khofifah menjelaskan, proses Pemilu itu nantinya untuk menentukan presiden dan wakil Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kab/Kota, serta anggota DPD. Oleh sebab itu, Pemilu 17 April juga untuk menentukan format legislatif di seluruh Indonesia.
Jangan sampai kita menyesal karena tidak ambil bagian di dalamnya, dengan pola legislatif yang akan ditetapkan kedepannya,†terangnya.
Terkait kesiapan Pemilu, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan, pihaknya telah bekerjasama dan berkoordinasi secara teknis dengan TNI/POLRI. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan babinsa,bhabinkamtibmas, tokah agama dan tokoh masyarakat untuk mendeteksi dini gangguan ketertiban.
Kami telah meminta untuk melakukan identifikasi titik-titik yang memungkinkan kita bisa menyiapkan layanan yang lebih mumpuni kepada masyarakat pada pelaksanaan Pemilu yang akan datang,†urai Gubernur Khofifah yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja.
Khofifah menambahkan, antisipasi-antisipasi khusus juga telah disiapkan untuk kelancaran jalannya Pemilu mendatang. Dicontohkan, bagi daerah yang berpotensi tidak dialiri listrik atau terjadi pemadaman maka akan disiapkan genset.
Jika di daerah tersebut berpotensi tidak dialiri listrik kami juga meminta disiapkan lampu petromax. Kami ingin kesiapan ini benar-benar detail dan teknis,†tegasnya.
Selain itu, luasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga perlu diantisipai mengingat banyaknya saksi-saksi yang akan terlibat. Apalagi, berdasarkan data jika setiap level menghadirkan saksi maka jumlahnya bisa mencapai lebih dari 50 orang.
"Luasan TPS ini harus benar-benar dihitung, agar dalam pelaksanaannya nanti semua bisa merasakan nyaman dan aman,†pungkas Gubernur Khofifah.[bdp]
- Kedaulatan Rakyat Tidak Kunjung Terwujud Karena Negara Di Bawah Kendali Oligarki
- Menko Airlangga Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Sampai 9 Mei
- Jalani Puasa, Mas Aam NasDem Minta Pelajar dan Mahasiswa Tetap Semangat Belajar
Baca Juga
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Mayoritas Kantor Partai Peserta Pemilu 2024 di Kota Madiun Tak Aktif
- Ganjar Sebut Pemilih Pemula Lebih Tertarik Gimik Politik
- PDIP Tak akan Usung Ganjar Pranowo Meski Dijagokan Lembaga Survei
Baca Juga
