People power atau gerakan yang menjatuhkan pemerintahan dianggap sebagai kudeta. Hal itu dikatakan oleh mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono
- Bengkak Utang Kereta Cepat Jokowi Bukti Program Infrastruktur dan Transportasi Pemerintah Grasa-grusu
- PKB Usung Direktur RSUD Dolopo Madiun Sebagai Cawabup Dampingi Hari Wuryanto
- Sudah Tidak Relevan, Gerindra Sarankan Gubernur Khofifah Revisi RPJMD
"Kalau mau capai kekuasaan tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dan konstitusi, itu (people power) namanya kudeta. Tapi kudeta sipil, itu enggak boleh," tegasnya saat ditemui di Jalan Karang Asem Raya, Kuningan, Jakarta Selatan seperti dikutip dari kantor berita RMOL.ID, Rabu (15/5).
Meski demikian, kudeta sipil diyakininya tak akan berhasil jika tak didukung oleh kekuatan militer.
"Kudeta sipil pun enggak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI-Polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin, jauh panggang dari api," tegasnya.
Hal itu diungkapkan Hendropriyono saat menanggapi penolakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto atas hasil pemilu 2019.
Karena tak didukung oleh kekuatan militer, Hendropriyono menekankan kalau penolakan Prabowo tak akan ada artinya. Apalagi rakyat Indonesia pun diyakininya tak akan terpengaruh dengan itu.
"Ah enggak, enggak ada apa-apa. Rakyat tenang saja. Saya yakin, kita semua masih, bagaimanapun di lubuk hati di tiap kita adalah nasionalis. Masa kita enggak mau jadi bangsa Indonesia lagi, kan enggak mungkin. Ini (penolakan Prabowo) hanya retorika saja," pungkasnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sudah Tak Sejalan, Ketua DPD Joman Jatim Mundur dari Jabatannya
- Ganjar Beri Sinyal Siap Nyapres, PAN: Mewarnai Mozaik Pilpres
- PPKM Strategi Usang, Kesannya Pemerintah Bekerja Padahal Gagap
