Menteri Sosial Tri Rismaharini dianggap melakukan pencitraan dengan melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos ke KPK. Data ganda itu sudah ditutup Kemensos.
- Puan Punya Pengalaman di Eksekutif dan Legislatif, Berpeluang Diusung PDIP di Pilpres 2024
- Prediksi Bawaslu, ASN Masih Nggak Netral di Pemilu 2024
- Cawapres Koalisi Perubahan Ditentukan Anies, AHY Calon Terkuat?
Politisi PKS Mardani Ali Sera sependapat dengan pandangan tersebut. Risma pencitraan kalau cuma melapor, tanpa ada pembenahan internal.
Namun, jika Risma melanjutkan investigasi mengenai puluhan juta data ganda tersebut, maka mantan walikota Surabaya itu tidak melakukan pencitraan.
"Apakah pencitraan, iya, jika berhenti cuma di sini (laporan KPK)," ucap Mardani saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/5).
Meski demikian, Ketua DPP PKS itu tetap mengapresiasi sikap dan langkah Risma tersebut. Meski publik akan mempertanyakan Risma perihal data ganda tersebut hasil warisan pemimpin di kemensos sebelumnya yang notabene satu partai dengannya.
"Apresiasi berani ambil keputusan tegas," ujar Mardani.
Menurutnya, pengungkapan data ganda ini harus sistematis dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, guna mengusut tuntas adanya penyelewengan dana negara lewat data ganda tersebut atau tidak.
"Ini harus sistematis. Menyelesaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini dari hulu hingga hilir. Melibatkan semua stake holder seperti Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia hingga pelaksana di lapangan," ucap Mardani.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Analisa IPO: PDIP Harus Berpikir Ulang Jika Koalisi dengan Gerindra Usung Prabowo
- Dekopin: Perubahan Ekonomi Harus Sesuai Kebutuhan Rakyat
- Dinilai Tak Tegas, Tiga Komisioner Bawaslu Kota Blitar Dilaporkan ke DKPP
